Sikapi Penganggaran Kendaraan Dinas Rp15 Miliar, Pemuda Muhammadiyah Kalbar Minta Pemprov Pertimbangkan Perbaikan Infrastruktur

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Barat (Kalbar) menyikapi alokasi anggaran sebesar Rp15 miliar oleh Pemerintah Provinsi ( Pemprov ) Kalbar untuk pengadaan kendaraan dinas. Organisasi kepemudaan ini meminta Pemprov untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, mengingat masih banyaknya jalan rusak di berbagai daerah di Kalbar yang membutuhkan perbaikan segera. Desakan Prioritas Anggaran untuk Infrastruktur Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Kalbar Bidang ESDM, David Nurfianto , menyoroti pentingnya urgensi yang jelas di balik penganggaran kendaraan dinas tersebut. Ia menilai bahwa dalam konteks prioritas kebutuhan daerah dan kondisi keuangan negara yang sedang mendorong efisiensi, pengadaan kendaraan hanya untuk pembaruan fasilitas tanpa urgensi yang kuat adalah tindakan yang kurang bijak. "Apabila pengadaan dilakukan hanya demi pembaruan atau peningkatan fasilitas tanpa urgensi yang jelas, maka hal tersebut bisa dianggap kurang bijak. Apalagi di saat pemerintah pusat sedang mendorong efisiensi dan penghematan anggaran,” ujar David dalam keterangan tertulis pada Jumat (27/6/2025). Baca Juga:   Disebut Bungkam Soal Pengadaan Mobil Dinas Miliaran, Ketua Badko HMI Kalbar: Kami Organisasi Terhormat! Evaluasi Menyeluruh Terhadap Anggaran Kendaraan David juga menyoroti potensi pemborosan jika Pemprov menganggarkan pembelian kendaraan padahal sudah ada alokasi untuk sewa kendaraan. Menurutnya, langkah ganda antara menyewa dan membeli menunjukkan kurangnya perencanaan yang matang. Ia menyarankan agar Pemprov melakukan evaluasi menyeluruh dengan mempertimbangkan dua hal krusial: "Apakah kendaraan yang disewa tidak mencukupi kebutuhan operasional? Kemudian, apakah pembelian kendaraan lebih hemat dalam jangka panjang dibandingkan menyewa?" Jalan Rusak: Prioritas Utama yang Terabaikan Lebih lanjut, Pemuda Muhammadiyah Kalbar menegaskan bahwa seharusnya Pemprov Kalbar lebih memprioritaskan penggunaan anggaran daerah untuk kebutuhan yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan. "Jalan yang rusak bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Infrastruktur dasar seperti ini seharusnya menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran karena dampaknya sangat luas,” tutup David. Baca Juga:   Badan Penghubung Kalbar Gelontorkan Rp3,57 Miliar untuk Mobil Dinas Pejabat, Padahal Sudah Ada Hibah Kendaraan Layak Pakai (Mro)