Pendidikan Indonesia Terancam Ketimpangan, DPR Desak Perbaikan Kualitas Guru

FAKTA GRUP - Anggota DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih menghambat peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Menurutnya, masalah ini menjadi tantangan berat bagi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) yang akan datang. "Kita tahu ada banyak sekali pekerjaan rumah di sektor pendidikan, banyak permasalahan yang masih belum terselesaikan," ujar Andreas, Rabu (9/10/2024). Ia merinci, permasalahan tersebut antara lain kurangnya guru berkualitas, sarana prasarana yang belum memadai, serta proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang seringkali menimbulkan persoalan. Salah satu masalah krusial yang diangkat Andreas adalah belum terselesaikannya sertifikasi bagi 1,6 juta guru. "Sertifikasi tidak hanya dilihat sebagai formalitas, tetapi harus disertai pengukuran kompetensi yang lebih ketat, memastikan guru memiliki keterampilan yang diperlukan," tegasnya. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan adanya ketimpangan dalam kualitas guru, terutama di jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) yang persentase guru tersertifikasinya paling rendah. Selain masalah sertifikasi guru, Andreas juga menyinggung sejumlah faktor lain yang menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia, seperti, Keterbatasan transportasi dan komunikasi di daerah terpencil menjadi kendala akses terhadap pendidikan berkualitas. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah tertinggal. Biaya pendidikan yang tinggi menjadi beban bagi sebagian masyarakat. Status sosial, agama, dan ekonomi yang berbeda dapat mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan yang diterima. Perempuan masih menghadapi diskriminasi dalam akses dan kualitas pendidikan. Solusi yang Diajukan Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Andreas mengusulkan beberapa solusi diantaranya, Pemerintah perlu mempercepat proses sertifikasi guru dengan disertai peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang intensif. Dengan meningkatkan kesejahteraan guru, diharapkan dapat menarik minat generasi muda untuk menjadi guru. Pemanfaatan teknologi seperti pembelajaran daring dapat membantu menjangkau guru di daerah terpencil. Pemerintah perlu bekerja sama dengan universitas, lembaga pendidikan tinggi, dan organisasi profesional untuk merancang program pelatihan yang lebih komprehensif. Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan yang ada dan melakukan perbaikan dari hulu ke hilir. Andreas menegaskan bahwa perbaikan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. "Dengan memperkuat kualitas guru dapat berdampak langsung pada mutu pembelajaran yang diterima siswa, sehingga menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas," tutupnya. [dnl]