Peredaran Daging Ilegal di Kalbar Meresahkan, Peternak Lokal Desak Penertiban

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Maraknya peredaran daging ilegal di Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi ancaman serius bagi peternak dan pedagang sapi lokal.  Harga daging beku ilegal yang lebih murah, terutama yang dijual melalui media sosial seperti Instagram, menciptakan persaingan tidak sehat dengan daging sapi legal. Baca juga:  Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Canangkan Program Tanam Cabai Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, Fransiskus Ason, menyoroti persoalan ini dalam rapat bersama Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Kalbar serta instansi terkait di Gedung DPRD Kalbar, Senin (24/03/2025).  Ia menegaskan bahwa perbedaan harga yang mencolok antara daging ilegal dan daging lokal membuat peternak lokal kesulitan bersaing di pasaran. “Harga daging ilegal hanya berkisar Rp70.000–Rp90.000 per kilogram, sedangkan daging sapi lokal mencapai Rp140.000–Rp150.000 per kilogram. Ini membuat petani lokal semakin terjepit,” ujar Ason yang juga politisi Partai Golkar. Baca juga:  Pemerintah Impor 180 Ribu Ton Daging Sapi untuk Stabilkan Harga Jelang Idulfitri 2025 Ason juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap masuknya daging ilegal ke Kalbar.  Menurutnya, daging tersebut tidak hanya merugikan peternak lokal tetapi juga melanggar regulasi terkait cukai dan distribusi produk hewan ternak. “Kok bisa masuk dengan mudah? Padahal dulu pengawasannya cukup ketat. Jelas, daging ilegal ini tidak membayar cukai maupun pajak. Jika dibiarkan, ini akan merusak tatanan ekonomi peternak di Kalbar,” tegas Ason. Baca juga:  Dugaan Korupsi Aplikasi E-Guru di Sambas, Polda Kalbar Dalami Aliran Dana BOS Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar tersebut pun mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret dalam menertibkan peredaran daging ilegal.  Apalagi, menjelang Hari Raya Idulfitri, ketersediaan daging sapi lokal yang berkurang akibat dominasi daging ilegal harus segera diatasi agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat. “Kita berharap pemerintah segera turun tangan agar peternak lokal tidak semakin terpuruk. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan yang ada,” pungkasnya. (RD)