Pontianak Capai Target TPAKD 2024, Fokus Perkuat Inklusi Keuangan 2025

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Kota Pontianak menjadi salah satu daerah di Kalimantan Barat yang berhasil menembus capaian target Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2024. Berdasarkan data, tiga aspek yang melampaui target yakni peningkatan literasi keuangan sebesar 100 persen, optimalisasi produk atau layanan 109,23 persen, serta penguatan infrastruktur akses keuangan 110,91 persen. Data capaian TPAKD kabupaten/kota se-Kalbar tahun 2024. Foto: HO/Faktakalbar.id Bahasan Tekankan Pentingnya Sinergi Antar Daerah Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menekankan pentingnya kerja keras dan sinergi antar daerah untuk mengejar target ekonomi tahun 2025. Ia menilai pencapaian target memerlukan komitmen kuat dan kolaborasi lintas wilayah agar dampaknya dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan masyarakat. Baca juga:  Bahasan Akui UMKM Berikan Kontriusi Besar Bagi PAD Kota Pontianak “Perlu ikhtiar, perlu kerja besar untuk terus mendorong bagaimana target itu bisa kita capai dan hasilnya berdampak kepada para pelaku usaha dan masyarakat,” ujarnya usai menghadiri Penetapan Program Kerja TPAKD 2025 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (16/04/2025). Bahasan juga menyebut bahwa rapat rutin yang dilaksanakan TPAKD telah membantu mengidentifikasi daerah-daerah yang belum mencapai target 100 persen, sehingga menjadi dasar pembenahan ke depan. Target Ekonomi Terganggu Status Pj, Tetap Komit Lanjutkan Program Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan pencapaian target pada tahun 2024 adalah banyaknya kepala daerah yang masih berstatus Penjabat (Pj), termasuk di Kota Pontianak. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen melaksanakan tujuh tema program dan 10 program kerja yang telah ditetapkan untuk delapan kabupaten/kota di Kalbar. “Secara keseluruhan di delapan kabupaten/kota di Kalbar, ada tujuh tema program dan 10 program kerja yang harus dilaksanakan,” sebutnya. Fokus 2025: Cegah Investasi Bodong dan Pinjol Ilegal Untuk tahun 2025, TPAKD menargetkan peningkatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Hal ini termasuk kampanye dan edukasi intensif agar masyarakat Kota Pontianak tidak terjebak dalam investasi bodong maupun pinjaman online ilegal. “Kita harus gencar mensosialisasikan bagaimana masyarakat Kota Pontianak tidak terpapar investasi bodong, termasuk pinjaman online dan lain sebagainya. Kita terus mengedukasi masyarakat supaya tidak terpapar hal seperti itu,” tegas Bahasan. (*/red) Baca juga:  Edi Kamtono Persilakan Kepala Sekolah di Pontianak Bersurat Langsung Soal Kekurangan Sekolah