Prabowo Instruksikan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Papua

Faktakalbar.id, NASIONAL - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis kepada para kepala daerah di wilayah Papua terkait kemandirian energi nasional. Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Negara, Selasa (16/12/2025), Presiden secara khusus mendorong pembukaan perkebunan kelapa sawit di Bumi Cenderawasih. Baca Juga: Ambisi Lumbung Pangan Prabowo hingga Tingkat Desa: Solusi Konkret atau Beban Baru bagi Daerah? Presiden menekankan bahwa potensi alam Papua harus dimaksimalkan tidak hanya untuk pangan, tetapi juga untuk sumber energi terbarukan. "Kita berharap di Papua juga harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) dari kelapa sawit. Selain itu, tebu menghasilkan etanol, begitu pula singkong untuk menghasilkan etanol," kata Prabowo dalam arahannya. Hemat Anggaran Ratusan Triliun Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit, tebu, dan singkong secara masif akan berdampak signifikan pada struktur anggaran negara. Jika produksi bioenergi dalam negeri meningkat, ketergantungan Indonesia terhadap impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat ditekan secara drastis. Baca Juga: Presiden Prabowo Perintahkan Panglima TNI dan Kapolri Tindak Tegas Anggota yang Beking Tambang Ilegal Presiden mengalkulasi potensi penghematan anggaran dari pengurangan impor energi bisa mencapai angka yang fantastis, yakni lebih dari Rp500 triliun per tahun. "Kalau kita bisa menanam kelapa sawit, singkong, dan tebu dengan memanfaatkan tenaga surya serta tenaga air, berapa ratus triliun yang bisa kita hemat per tahun? Rp520 triliun," jelas Prabowo. Dana Dialihkan ke Daerah Lebih lanjut, Presiden memaparkan visi ekonominya jika penghematan tersebut berhasil dilakukan. Dana yang sebelumnya habis untuk impor energi dapat dialihkan untuk pembangunan daerah. Ia menargetkan seluruh daerah dapat mencapai swasembada dalam kurun waktu lima tahun ke depan. "Bayangkan kalau bisa dipotong setengah saja, apalagi jika bisa mencapai Rp500 triliun. Kalau Rp500 triliun itu, tiap kabupaten bisa memiliki Rp1 triliun. Bagaimana pembangunannya, coba bayangkan kita akan menjadi negara sekaya apa," pungkasnya. (*Red)