Prabowo Klaim Sukses Internasional MBG Dibayangi 11.566 Kasus Keracunan Data JPPI

Faktakalbar.id, NASIONAL – Di tengah klaim keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut menjadi sorotan dunia, sebuah realita kelam membayangi dari dalam negeri. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini menghadapi krisis kepercayaan setelah data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkap bahwa sedikitnya 11.566 anak telah menjadi korban keracunan hingga 12 Oktober 2025. Presiden Prabowo, dalam sebuah kesempatan di Bandung, Sabtu (18/10/2025), dengan bangga menyatakan bahwa program MBG telah menjadi contoh bagi 112 negara. Ia bahkan mengutip kunjungan dari Rockefeller Institute yang disebutnya menaruh perhatian besar pada program yang menjangkau 36,2 juta jiwa di Indonesia ini. Baca Juga:  Serapan Belum Optimal, Badan Gizi Nasional Kembalikan Anggaran MBG Rp70 Triliun "Waktu kami mulai program MBG ini baru 77 negara yang melaksanakan. Sekarang sudah ada 112 negara dan sebagian besar ikut contoh Indonesia," ujar Prabowo. Namun, narasi keberhasilan ini bertolak belakang dengan temuan di lapangan. Prabowo mengakui adanya kasus keracunan, namun ia menyebut angkanya hanya sekitar 8.000 kasus dan menuding pihak-pihak tertentu sengaja membesar-besarkan masalah tersebut untuk menghentikan program. "Beberapa orang pintar selalu nyinyir, selalu mengejek program ini," sindirnya. "Yang dibesarkan adalah keracunan seolah-olah program ini harus dihentikan," sambungnya lagi. Faktanya, data yang dirilis JPPI menunjukkan angka yang jauh lebih mengkhawatirkan. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, merinci bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan korban terbanyak mencapai 4.125 anak, disusul Jawa Tengah dengan 1.666 anak, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 1.053 anak. Keresahan publik pun tak terhindarkan. Pada 15 Oktober 2025, kelompok Suara Ibu Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Badan Gizi Nasional. Mereka menuntut moratorium total terhadap program MBG hingga ada evaluasi menyeluruh terkait standar higienitas, kualitas gizi, dan prosedur operasional penyaluran makanan yang dinilai gagal melindungi anak-anak. Baca Juga:  Luhut Imbau Menkeu Tak Tarik Anggaran MBG: Penyerapan Sudah Sangat Membaik (*Mira)