Prabowo Soroti Distorsi Sistem Ekonomi, Pengusaha Beras Nakal Jadi Biang Kerok Harga Pangan

Faktakalbar.id, NASIONAL - Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyoroti adanya penyimpangan atau distorsi sistem ekonomi di Indonesia yang tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menurutnya, praktik ini menjadi penyebab utama harga pangan, khususnya beras, seringkali tidak terjangkau oleh masyarakat meskipun pemerintah telah menggelontorkan berbagai subsidi. Baca Juga: Prabowo Ungkap Keberhasilan Selamatkan Anggaran Rp300 Triliun dari Celah Korupsi Hal tersebut disampaikannya dalam pidato kenegaraan yang berlangsung pada Rapat Tahunan MPR RI dan Rapat Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8/2025). Presiden menganggap aneh ketika subsidi besar-besaran di sektor pertanian, mulai dari pupuk, alat tani, pestisida, hingga pembangunan waduk, tidak memberikan dampak signifikan terhadap keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Ia menyebut ada "keanehan" dalam mekanisme pasar yang ada saat ini. “Sungguh aneh kita subsidi pupuk, subsidi alat tani, pestisida, waduk, kita subsidi beras tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita,” kata Prabowo. Prabowo menjelaskan lebih lanjut bahwa distorsi sistem ekonomi yang dimaksud merujuk pada penguasaan alat-alat produksi yang vital bagi hajat hidup orang banyak, seperti penggilingan padi dan distribusi beras, oleh segelintir pengusaha bermodal besar. Akibatnya, mereka memiliki kekuatan untuk mendominasi dan memanipulasi pasar demi keuntungan pribadi, yang pada akhirnya merugikan rakyat kecil. Baca Juga: Ada 1.063 Tambang Ilegal, Prabowo Peringatkan Keras Oknum Aparat dan Mantan Jenderal Ia menekankan bahwa tidak semua pengusaha berlaku curang, namun praktik monopoli oleh segelintir oknum tidak dapat diterima dan harus ditindak tegas. Pemerintah, menurutnya, tidak akan tinggal diam melihat adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kekuatan modal untuk menipu rakyat. “Tapi ada sementara, tidak semua, saya harus fair, ada sementara pengusaha-pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan mereka, kekuatan modal, untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat, dan ini tidak bisa kita terima,” tegas Prabowo. Pernyataan tegas dari Presiden Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan berfokus pada perbaikan tata kelola ekonomi, terutama di sektor pangan, untuk memastikan kedaulatan pangan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi. Baca Juga: APBN 2026 Segera Diumumkan, Akankah Kesejahteraan ASN Jadi Prioritas Presiden Prabowo? (*Red)