Proyek Pokir Normalisasi Saluran Segera Dimulai, Dugaan Korupsi Besar di Dinas PUPR Kalbar didepan mata Rakyat

Faktakalbar.id, KALBAR  - Proyek Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) Kalimantan Barat, yang bernilai ratusan miliar rupiah, dikabarkan akan segera dimulai. Namun, pelaksanaan proyek yang sebagian besar berupa normalisasi atau operasi dan pemeliharaan (OP) saluran di bidang Sumber Daya Air ( SDA ) ini diwarnai dugaan penyelewengan, Kamis (6/11/25). Baca Juga:   Pokir DPRD Kalbar 2025: Modus ‘Pecah Paket’ Proyek Rp500 Miliar Terkuak, Diduga Hindari Tender dan Jadi Ajang Jual Beli Informasi yang diperoleh Fakta Kalbar menyebut, admin anggota DPRD Kalbar diduga sudah mulai mengumpulkan profil-profil perusahaan untuk disewa dan dikontrakkan ke Dinas PUPR. Aktivitas ini disebut diakomodir oleh oknum pegawai di lingkungan Dinas PUPR sendiri, yang berperan memfasilitasi proses administrasi dan pengaturan kontrak. Menurut data yang dihimpun, sejumlah pekerjaan normalisasi saluran yang tersebar di wilayah Kalimantan Barat akan segera dilaksanakan, bahkan ada yang sudah dilaksanakan di lapangan meskipun belum ada kontrak resmi. “Sudah ada perusahaan yang dipinjam atau disewa untuk keperluan administrasi. Bahkan sebagian pekerjaan ada yang sudah dikerjakan, padahal kontrak belum terbit, seperti di daerah Rasau kabupaten kuburaya,” ujar seorang narasumber bernama Iwan (bukan nama sebenarnya) kepada Fakta Kalbar, Kamis (6/11). Iwan menjelaskan, perusahaan-perusahaan tersebut hanya dipinjam namanya, dan dibayar “fee bendera” sebesar 2 persen dari nilai kontrak. Setelah itu, proyek dilaksanakan oleh kelompok pekerja yang sudah ditunjuk, dengan nilai pekerjaan di lapangan hanya sekitar 30 persen dari total kontrak. “Koordinasi di lapangan bahkan dilakukan oleh kepala desa. Perusahaan yang dipinjam itu tidak tahu detail lokasi dan volume pekerjaan. Semuanya sudah diatur,” ungkapnya. Berdasarkan penelusuran Fakta Kalbar, pola ini bukan hal baru. Baca Juga:   Pokir Anggota DPRD Kalbar, Ermin Elviani, Bernilai Rp10 Miliar, Diduga Dipecah untuk Proyek Penunjukan Langsung Pemecahan paket proyek Pokir menjadi nilai maksimal Rp200 juta agar bisa dilakukan Penunjukan Langsung diduga telah lama menjadi praktik berulang di Dinas PUPR Kalbar yang mengakomodir arahan dari para 65 anggota DPRD Provinsi Kalbar. “Kalau total anggarannya ratusan miliar, bisa dibayangkan berapa besar uang APBD kalbar yang dikorupsi dari proyek normalisasi atau OP saluran ini,” kata Iwan. Konfirmasi Tak Direspons Fakta Kalbar telah berupaya mengonfirmasi informasi ini kepada Kepala Dinas PUPR Kalbar, Iskandar Zulkarnaen , melalui pesan WhatsApp pada Selasa, 29 Oktober 2025. Namun, hingga berita ini diterbitkan tidak mendapat respons, meski tanda pesan terlihat terkirim. Sementara itu, konfirmasi yang dikirimkan kepada salah satu Kasi di Bidang Pengadaan Dinas PUPR Kalbar, Rini, juga tidak terkirim. Diduga, nomor jurnalis Fakta Kalbar telah diblokir. Rakyat Hanya Jadi Penonton Dugaan penyelewengan ini menjadi sorotan, mengingat dana APBD Provinsi Kalbar yang seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki jalan rusak, jembatan tak layak, atau membantu masyarakat miskin, justru diduga diarahkan untuk kepentingan tertentu. Dengan nilai proyek yang mencapai ratusan miliar, ketiadaan transparansi menjadikan Pokir yang mestinya mewakili aspirasi rakyat, dicurigai rawan disalahgunakan. Fakta Kalbar akan terus menelusuri jaringan perusahaan, pihak-pihak yang terlibat, serta mekanisme pelaksanaan Pokir DPRD Kalbar tahun 2025 ini, demi memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik. (dhn)