Purbaya 'Bersih-bersih', Kepala Kanwil Pajak Jakarta Utara Dicopot Imbas OTT Anak Buah

Faktakalbar.id , NASIONAL – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dalam merespons skandal suap yang menjerat pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jakarta Utara, Wansepta Nirwanda, resmi dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban struktural atas tertangkap tangannya tiga anak buahnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini menjadi sinyal keras bahwa Kementerian Keuangan tidak lagi menoleransi kelalaian pengawasan atasan. Meski Wansepta tidak terlibat langsung dalam operasi senyap KPK tersebut, posisinya dinilai vital dalam mencegah praktik korupsi di wilayah kerjanya. Purbaya menegaskan bahwa ketidaktahuan pimpinan bukan alasan untuk lepas tangan. Baca Juga:  KPK Tangkap Bupati Pati Sudewo dalam OTT "Diistirahatkan dulu sementara, dirumahkan, nanti kita cari jabatan yang pas untuk beliau. Walaupun dia nggak terlibat langsung, kan sebagai Kakanwil dia mesti bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di bawahnya," kata Purbaya usai pelantikan pejabat baru di KPP Madya Jakarta Utara, Gambir, Kamis (22/1/2026). Posisi Wansepta kini digantikan oleh Untung Supardi. Selain mencopot Kakanwil, Purbaya juga merombak jajaran di bawahnya, melantik Gorga Parlaungan sebagai Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Hadi Suprayitno sebagai Kepala Seksi Pengawasan III, dan Andika Arisandi sebagai Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya melontarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran pejabat pajak agar tidak main-main dengan integritas. Ia menekankan bahwa sanksi mutasi hingga pencopotan akan menyasar siapa saja pimpinan yang gagal mendeteksi penyimpangan di unitnya. "Jangan sampai terlibat, tetapi jangan juga sampai dikibulin. Bawahannya main-main, atasannya nggak tahu. Jadi saya ingin kita ambil langkah strategis sampai ke level-level Kakanwil kita mutasikan," tegas Purbaya. Mantan bos lembaga penjamin simpanan ini juga menegaskan bahwa satu orang yang korup mampu meruntuhkan kepercayaan publik yang dibangun ribuan pegawai lainnya. Oleh karena itu, sanksi tegas bukan sekadar pencitraan, melainkan upaya menjaga marwah negara. "Mulai dari mutasi ke wilayah terpencil, sampai penghentian sesuai tingkat pelanggarannya. Ini bukan karena saya emosi atau mau gaya-gaya, tetapi ini karena negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan," pungkasnya. Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menetapkan tiga tersangka dari KPP Madya Jakarta Utara, yakni DWB (Kepala KPP), AGS (Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi), dan ASB (Tim Penilai), atas dugaan tindak pidana korupsi. Baca Juga:  KPK OTT Wali Kota Madiun Maidi Terkait Korupsi (Mira)