Kumpulkan Kabinet di Hambalang, Prabowo Buru Tambang Ilegal di Wilayah 'Tak Tersentuh'

Faktakalbar.id, BOGOR - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto , menunjukkan ketegasannya dalam memberantas mafia sumber daya alam. Ia mengumpulkan sejumlah menteri kunci dan aparat penegak hukum Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa , Hambalang , Jawa Barat, guna merumuskan strategi penindakan hukum di sektor hutan dan pertambangan, Minggu (23/11/25). Baca Juga:  Kejagung Buru Pemodal Kakap di Balik Tambang Timah Ilegal Bangka Tengah Pertemuan tingkat tinggi ini tidak sekadar membahas wacana, melainkan menyasar target spesifik yang krusial. Fokus utama rapat adalah mengevaluasi hasil kerja Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan, serta merancang operasi penindakan di kawasan-kawasan ilegal yang selama ini dikenal sulit dijangkau atau "tak tersentuh" oleh aparat hukum. Dalam keterangan resmi Sekretariat Kabinet, ditegaskan bahwa langkah ini diambil Presiden Prabowo sebagai wujud komitmen mutlak terhadap amanat konstitusi. Presiden tidak ingin kekayaan alam negara bocor ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Prabowo dengan tegas menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Baca Juga:   Sembunyikan Alat Berat di Hutan, Satgas PKH Sita 9 Ekskavator Tambang Ilegal di Bangka Tengah Rapat tersebut juga membahas konsekuensi hukum berat yang akan diterapkan bagi pelanggar, serta upaya memulihkan kerugian negara akibat aktivitas ilegal di dua sektor vital tersebut. Sinergi antar-lembaga menjadi kunci dalam operasi penertiban ini. Hadirnya para petinggi keamanan dan hukum menandakan keseriusan agenda ini. Mereka yang hadir antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Bahlil Lahadalia , Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Selain itu, "ujung tombak" penegakan hukum juga turut serta, yakni Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Ketua PPATK Ivan Yustiavandana untuk menelusuri aliran dana ilegal. (Ra)