Ratusan Warga Pelimpaan Geruduk Kantor Inspektorat, Desak Kepala Desa Lengser

Faktakalbar.id, SAMBAS – Ratusan warga dari Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai, memadati halaman Kantor Inspektorat Kabupaten Sambas pada Senin (19/5/2025). Aksi unjuk rasa tersebut menuntut Kepala Desa mereka mundur dari jabatan. Demonstrasi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan serta pengelolaan dana desa yang dianggap tidak transparan oleh pemerintah desa setempat. Baca Juga: Dinas PPA Sambas Dampingi Korban dan Kawal Kasus Perundungan Anak Aksi tersebut berlangsung di bawah pengamanan ketat aparat kepolisian. Sebanyak 10 orang perwakilan warga diterima untuk melakukan pertemuan tertutup (hearing) dengan pihak Inspektorat, sementara massa lainnya tetap berada di luar gedung. Fendi, salah satu perwakilan warga, menuturkan bahwa aksi ini adalah puncak dari keresahan masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan dana desa dan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh pemerintah desa. “Yang kami tuntut adalah penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa, penyalahgunaan dana desa, serta adanya pungutan liar (pungli),” ungkapnya. Ia juga menyoroti lambannya pelaporan keuangan desa, terutama Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dari awal tahun 2024 hingga pertengahan 2025 yang belum juga dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. “Pertanggungjawaban kegiatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) hingga Maret 2025 dan sampai bulan Mei ini belum tuntas. Bahkan ketika kami pertanyakan, mereka tidak mampu menjelaskan terutama terkait dana Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran),” tambah Fendi. Menurut warga, pihak desa tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai terkait asal-usul dana Silpa, sehingga mereka berharap Inspektorat segera turun tangan dan mengusut tuntas dugaan pelanggaran tersebut. “Inspektorat bilang akan memproses laporan kami. Kami datang ke sini agar ada kejelasan,” ujar Fendi. Baca Juga: KPPAD Kalbar Tanggapi Kasus Perundungan Anak di Sambas, Tegaskan Proses Hukum dan Perlindungan Anak Dalam aksinya, massa menuntut agar Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta Kepala Seksi Kesejahteraan segera mengundurkan diri. Mereka juga mengecam sikap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dianggap tidak transparan dan kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat. “Kami sudah sampaikan tuntutan ke BPD, dan katanya BPD sudah menyampaikan ke Kesra. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan, dan BPD juga tidak menyampaikan secara pasti kepada kami,” tutup Fendi. (DNS)