Redam Gejolak Pasca Demo, Pemprov Kalbar Gelar Gerakan Pangan Murah

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat evaluasi untuk membahas situasi keamanan dan ketertiban pasca aksi unjuk rasa yang terjadi di Pontianak. Pertemuan yang digelar pada Kamis (11/9/2025) ini bertujuan merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjaga kondusivitas daerah. Baca Juga:   Penerbangan Internasional Pontianak-Malaysia Kembali Dibuka 12 September Ria Norsan menyatakan bahwa agenda utama pertemuan tersebut adalah untuk mengantisipasi dan mencegah terulangnya hal-hal yang tidak diinginkan. "Rapat kita hari ini mengantisipasi situasi dan kondisi, mengevaluasi ketertiban dan keamanan di daerah kita. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sana," ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah akan menindaklanjuti arahan dari pusat, salah satunya melalui kegiatan-kegiatan sosial. Terkait aspirasi massa, Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah untuk merealisasikannya. "Ditekankan yang tuntutan 17+8 tuntutan itu, kita akan segera wujudkan di daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan kita," jelasnya. Pemerintah juga telah menginventarisasi kerusakan fasilitas seperti pagar kantor gubernur dan gedung DPRD untuk segera diperbaiki. Dalam menyikapi demonstrasi, pemerintah memandangnya sebagai dinamika dan bentuk kepedulian terhadap daerah. Salah satu langkah utama yang diambil adalah meluncurkan kebijakan " cooling system " atau sistem pendingin untuk meredakan ketegangan. Pemerintah mengakui bahwa tekanan ekonomi menjadi salah satu akar keresahan masyarakat. Sebagai solusi nyata, pemerintah daerah meluncurkan Gerakan Pangan Murah. "Kami memahami salah satu akar keresahan masyarakat, termasuk mahasiswa, adalah tekanan ekonomi khususnya terkait pemenuhan kebutuhan pokok," tulis pernyataan resmi pemerintah. Program ini dirancang untuk menjual kebutuhan pokok dengan harga sangat terjangkau. "Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bukti nyata pemerintah daerah hadir dan memahami kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat," jelasnya Baca Juga:   Pemprov Kalbar Evaluasi Pasca Unjuk Rasa, Janji Realisasikan Tuntutan “17+8” dari Massa Aksi (*Mira)