Rekam Jejak Sejarah Gerakan Aceh Merdeka

Faktakalbar.id, LIFESTYLE - Sejarah Indonesia mencatat konflik berkepanjangan di ujung barat Sumatera yang melibatkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kelompok ini menginginkan kemerdekaan wilayah Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perang yang berlangsung dari tahun 1976 hingga 2005 ini menyisakan sejarah kelam dengan perkiraan jumlah korban tewas mencapai lebih dari 15.000 jiwa. Konflik ini bermula dari akumulasi faktor yang kompleks, mulai dari penganiayaan historis, perbedaan pendapat mengenai hukum Islam, hingga ketidakpuasan terhadap distribusi kekayaan sumber daya alam. Berikut adalah rekam jejak sejarah Gerakan Aceh Merdeka yang dirangkum secara kronologis. Baca Juga:  Warga Aceh Kibarkan Bendera GAM di Tengah Bencana Banjir Akar Sejarah dan Deklarasi 1976 Ketegangan di Aceh memiliki akar sejarah sejak masa kolonial Belanda, di mana Aceh menjadi wilayah terakhir yang menyerah setelah perang brutal selama 30 tahun (1873–1903). Pasca-kemerdekaan, kekecewaan muncul ketika Presiden Soekarno tidak mengizinkan penerapan hukum syariah karena prinsip pemisahan agama dan negara, meskipun sebelumnya Daud Beureueh telah memimpin pemberontakan yang berujung pada pemberian status khusus bagi Aceh. Namun, motivasi utama pendirian GAM muncul seiring penemuan cadangan gas besar di Lhokseumawe. Hasan di Tiro, mantan Menteri Luar Negeri Darul Islam, mendirikan Gerakan Aceh Merdeka pada Desember 1976 karena menilai pemerintah pusat tidak adil dalam membagi hasil kekayaan alam tersebut. Pada fase awal ini (GAM I), gerakan tersebut menargetkan operasi industri. Mereka melakukan serangan pertama pada 1977 terhadap insinyur Mobil Oil yang menewaskan seorang insinyur Amerika Serikat. Pemerintah pusat merespons dengan mengirimkan pasukan kontra-pemberontakan yang berhasil mendesak GAM. Akibatnya, Hasan di Tiro dan kabinetnya terpaksa mengungsi ke luar negeri pada 1979. Fase Daerah Operasi Militer (DOM) GAM memperbarui aktivitasnya pada tahun 1989 (GAM II). Laporan menyebutkan kelompok ini mendapat dukungan finansial dari Libya dan Iran, serta mengerahkan sekitar 1.000 tentara yang lebih terlatih dibandingkan pemberontakan sebelumnya. Untuk mengatasi ancaman ini, pemerintah menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer  (DOM) pada tahun 1989. Militer mengunci wilayah Aceh dan menerapkan strategi yang oleh Amnesty International disebut sebagai terapi kejut. Diyakini 7.000 pelanggaran hak asasi manusia terjadi selama DOM termasuk pembakaran desa. Di sisi lain, pasukan GAM juga dicurigai melakukan pelanggaran HAM, termasuk eksekusi terhadap informan militer dan perusakan fasilitas sipil. Eskalasi Pasca-Reformasi Situasi berubah setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998. Presiden B.J. Habibie memutuskan menarik pasukan dari Aceh sebagai bagian dari reformasi, namun langkah ini justru memberi ruang bagi GAM untuk membangun kembali kekuatan dengan merekrut pemuda setempat. Kekerasan kembali meningkat pada 1999 akibat penyelundupan senjata besar-besaran dari Thailand. Jumlah pasukan keamanan Indonesia di Aceh melonjak pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga mencapai 50.000 personel pada 2002. Pemerintah melancarkan operasi militer besar-besaran pada 2003-2004 yang berhasil mendesak GAM. Selama periode ini, para pemimpin GAM seperti Hasan di Tiro, Zaini Abdullah, dan Malik Mahmud mengendalikan gerakan dari pengasingan di Stockholm, Swedia. Sementara itu, panglima lapangan Abdullah Syafi'i tewas dalam penyergapan militer pada Januari 2002. Titik Balik Tsunami dan Perjanjian Helsinki Bencana alam Tsunami pada 28 Desember 2004 menjadi titik balik sejarah. GAM mendeklarasikan gencatan senjata agar bantuan dapat menjangkau wilayah terdampak, dan pemerintah Indonesia membuka akses wilayah Sumatera bagian utara. Momentum ini membawa kedua pihak ke meja perundingan pada 27 Februari 2005 di Vantaa, Finlandia, dengan mediasi mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Negosiasi tersebut membuahkan hasil dengan penandatanganan perjanjian damai secara resmi pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. Kepala perunding Indonesia Hamid Awaluddin dan pemimpin GAM Malik Mahmud menandatangani kesepakatan tersebut. Poin utama perjanjian meliputi pelucutan senjata GAM, penarikan pasukan non-organik pemerintah, amnesti bagi anggota GAM, pembentukan partai politik lokal, serta pembagian 70 persen pendapatan sumber daya alam untuk Aceh. Pembubaran Sayap Militer Sebagai tindak lanjut perjanjian damai, para pemimpin Gerakan Aceh Merdeka mengumumkan pembubaran sayap militernya pada 27 Desember 2005. Proses ini ditandai dengan pemusnahan 840 senjata yang disaksikan oleh pengamat internasional. Baca Juga:  Kibarkan Bendera GAM, Iring-iringan Pengantar Bantuan di Aceh Utara Dibubarkan Aparat Dalam momen tersebut, komandan Gerakan Aceh Merdeka Sofyan Daud memberikan pernyataan kepada wartawan. “Tentara nasional Aceh sekarang menjadi bagian dari masyarakat sipil, dan akan berupaya untuk mewujudkan hal tersebut,” ujar Sofyan Daud. Kini, organisasi tersebut telah bertransformasi menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA). Sang pendiri, Hasan di Tiro , akhirnya kembali ke Indonesia pada 11 Oktober 2008 setelah hampir 30 tahun di pengasingan. (*Sari)