Pemerintah Resmi Setop Program Transmigrasi di Kalbar

Faktakalbar.id, PONTIANAK - Pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi secara resmi memastikan tidak akan ada lagi penempatan transmigran baru di wilayah Kalimantan Barat. Keputusan strategis ini diambil sebagai respons langsung terhadap aspirasi dan tuntutan yang disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat. Kebijakan ini sejalan dengan perubahan paradigma yang kini diusung oleh kementerian, yang lebih mengedepankan percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Baca Juga: Ratusan Masyarakat Adat Gelar Aksi Damai Tolak Transmigrasi di Entikong Aksi penolakan sebelumnya datang dari Aliansi Kalimantan Barat Menggugat yang menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Kalimantan Barat pada Senin, (21/7/2025). Aliansi tersebut mendesak pemerintah untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat asli Kalimantan Barat melalui pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas layanan kesehatan, penyediaan lahan pertanian, hingga pemerataan akses listrik ke daerah-daerah terpencil. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Velix Wanggai, menyatakan bahwa pemerintah pusat sepenuhnya menampung dan memahami aspirasi tersebut. “Kementerian tidak melakukan penempatan transmigran baru, namun melakukan revitalisasi kawasan transmigrasi yang ada saat ini,” kata Velix pada Selasa, (22/7/2025). Velix menjelaskan lebih lanjut bahwa paradigma pembangunan transmigrasi saat ini telah bergeser secara fundamental. Fokusnya bukan lagi sekadar memobilisasi penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, melainkan sebuah upaya transformasi kawasan secara komprehensif. Baca Juga: Aksi Warga Kalbar Tolak Transmigrasi, Wagub Krisantus Tegas Menolak Transformasi ini mencakup rehabilitasi infrastruktur dasar, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berada di dalam dan sekitar kawasan transmigrasi. “Kalimantan Barat menjadi salah satu prioritas penguatan model pembangunan tersebut. Program transmigrasi hari ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan,” ujar Velix. Sebagai Ketua Satuan Tugas Komunikasi Kementerian Transmigrasi, Velix mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawal proses revitalisasi kawasan transmigrasi agar berjalan inklusif, berkelanjutan, dan tetap responsif terhadap kearifan lokal serta kebutuhan riil daerah. Menurutnya, pengembangan kawasan transmigrasi ini selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Baca Juga: Tolak Transmigrasi, Puluhan Ormas di Landak Gelar Aksi Damai Besar-besaran Dalam RPJMN tersebut, Kalimantan Barat ditetapkan sebagai salah satu wilayah strategis yang memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan pariwisata Sambas–Singkawang, kawasan industri Ketapang, pengembangan Pelabuhan Kijing, serta kawasan pengolahan komoditas unggulan kelapa sawit di Ketapang dan Sanggau. “Kami meminta dukungan konkret dalam bentuk penyediaan dan peningkatan sarana prasarana dasar di kawasan transmigrasi, khususnya melalui pendekatan Transmigrasi Gotong Royong yang menekankan kerja sama lintas sektor,” tutupnya. (*Red)