Tanpa Sentuhan Pemkab, Rutan Sambas Gandeng PKBM Akhlak Mulia Dorong Pendidikan Warga Binaan

Faktakalbar.id, SAMBAS – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sambas bergerak sendiri menggandeng Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Akhlak Mulia Kecamatan Sambas untuk mendorong pendidikan warga binaan, lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Aula Sahardjo, Senin (18/08/2025). Baca Juga:   Tata Kelola Amburadul, KPK Desak Sambas Benahi Pengelolaan Anggaran dan Pokir DPRD Langkah ini sekaligus menegaskan absennya peran nyata pemerintah daerah dalam memberikan solusi pendidikan bagi warga binaan. Alih-alih menunggu uluran tangan Pemkab Sambas, Rutan bersama PKBM mengambil inisiatif agar warga binaan tetap punya kesempatan menimba ilmu. Kerja sama ini dihadiri Kepala Rutan Kelas IIB Sambas, Andriyas Dwi Pujoyanto, jajaran pejabat struktural, serta Ketua Yayasan PKBM Akhlak Mulia, Athbah Romin Suhaili, beserta dewan guru. Dalam sambutannya, Athbah menegaskan komitmennya membekali warga binaan dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, hingga kecakapan hidup (life skills). “Melalui pembelajaran yang terarah dan berkelanjutan, kami berharap warga binaan memiliki bekal yang bermanfaat setelah selesai menjalani masa pidana, ” ujarnya. Kerja sama ini membuka kesempatan bagi warga binaan untuk mengikuti program belajar kejar paket guna memperoleh ijazah setara pendidikan formal. Selain itu, mereka juga bisa mengembangkan potensi diri agar lebih siap menghadapi kehidupan setelah bebas. Kepala Rutan Sambas, Andriyas Dwi Pujoyanto, menegaskan pendidikan adalah kunci penting untuk mengembalikan kepercayaan diri warga binaan. Baca Juga:   Investasi Rp6,6 Triliun di Sambas, Anak Muda Antusias tapi Pemda Dinilai Pasif “Harapan kami, dengan adanya program ini, para WBP bisa beradaptasi lebih mudah di tengah masyarakat setelah bebas dan memiliki masa depan yang lebih cerah,” tuturnya. Inisiatif ini memperlihatkan bagaimana lembaga pemasyarakatan dan komunitas pendidikan bisa bergerak tanpa menunggu campur tangan pemerintah daerah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas pembangunan manusia di Sambas. (DNS)