Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka KPK, Siapa Saja Yang Terlibat?

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus suap terkait Harun Masiku dan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Penetapan ini dilakukan setelah serah terima jabatan pimpinan KPK baru pada Jumat (20/12/2024). Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan kabar ini meski menyatakan belum memperoleh detail lengkap. “Kami sedang mendalami informasi lebih lanjut dan akan memberikan update ke publik sesuai dengan perkembangan penyidikan,” ujar Tessa, Selasa (24/12). Menurut sumber internal KPK, penetapan Hasto sebagai tersangka telah menjadi agenda yang tertunda sejak lama. “Pimpinan KPK lama tidak menyetujui langkah ini, meski bukti sudah cukup kuat. Baru setelah pimpinan baru dilantik, statusnya dinaikkan,” ungkap seorang penyidik yang tidak ingin disebutkan namanya. Dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tim Media Fakta Group, Hasto dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau b juncto Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus ini bermula dari keinginan Harun Masiku menggantikan posisi Nazarudin Kiemas di DPR, meski bertentangan dengan aturan. Seorang saksi kunci, Saeful Bahri, yang merupakan orang dekat Hasto, sebelumnya telah mengaku dalam persidangan bahwa dana suap kepada Wahyu Setiawan berasal dari Hasto. “Iya, iya itu dari Hasto” ungkap Saeful. Namun, perjalanan kasus ini tak lepas dari hambatan. Pada Januari 2020, KPK sempat gagal menangkap Hasto di kawasan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) karena operasi mereka terhenti oleh intervensi aparat keamanan. Menanggapi status tersangkanya, Hasto belum memberikan komentar resmi. Sebelumnya, ia sempat mengatakan bahwa kasus ini adalah “manuver politik untuk menjatuhkan kredibilitasnya.” Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitrah Rohcahyanto meminta semua pihak bersabar. “Sabar,” ujar Fitrah kepada media, Jumat (20/12). Penetapan Hasto sebagai tersangka menghidupkan kembali sorotan publik terhadap kasus Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Kasus ini tidak hanya menyeret nama-nama besar di PDIP, tetapi juga membuka perdebatan baru tentang transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga antirasuah tersebut. Apakah langkah ini akan membawa perubahan besar dalam pemberantasan korupsi, atau justru memicu gelombang polemik baru? Semua mata kini tertuju pada KPK dan langkah mereka selanjutnya.