Sinyal Darurat atau 'Ketidakmampuan' Pusat? Aceh Terpaksa Mengemis Bantuan PBB Demi Pulihkan Bencana

Faktakalbar.id, NASIONAL – Di tengah klaim pemerintah pusat mengenai kesigapan penanganan bencana, langkah mengejutkan justru diambil oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Menghadapi dampak banjir dan longsor yang meluluhlantakkan 18 kabupaten/kota, Pemerintah Aceh secara resmi melayangkan surat permohonan bantuan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNDP dan UNICEF. Langkah ini dinilai oleh banyak pengamat sebagai sinyal keputusasaan daerah sekaligus kritik tersirat terhadap kapasitas penanganan bencana nasional yang dianggap belum memadai. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengonfirmasi langkah tersebut pada Senin (15/12/2025). Ia berdalih pelibatan lembaga internasional didasarkan pada pertimbangan historis dan pengalaman pemulihan Tsunami 2004. Baca Juga:  BNPB Rilis Data Terbaru: Total Korban Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor Sumatra Capai 1.016 Jiwa "Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF," ujar Muhammad. Indikasi Pusat Kewalahan? Keputusan "mengundang" pihak asing di saat struktur penanganan bencana nasional (BNPB) dan daerah (BPBD) masih bekerja, menimbulkan pertanyaan serius. Apakah sumber daya nasional baik logistik maupun anggaran sudah tidak sanggup menanggung beban kerusakan di Aceh? Padahal, data menunjukkan sudah ada 77 lembaga lokal dan nasional serta 1.960 relawan yang turun ke lapangan. Namun, surat permohonan ke PBB ini seolah menegaskan bahwa bantuan domestik tersebut masih jauh dari kata cukup untuk memulihkan Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan wilayah terdampak lainnya. Gubernur Aceh Mualem sebelumnya menyebut bencana ini sebagai "Tsunami Kedua", sebuah pernyataan retoris yang menggambarkan skala kerusakan masif. Namun, ketika retorika itu diikuti dengan proposal bantuan ke luar negeri, hal ini mengindikasikan bahwa Aceh sedang menghadapi krisis sumber daya yang nyata, yang tampaknya gagal ditutup oleh Pemerintah Pusat di Jakarta. Langkah pragmatis Aceh ini menjadi preseden yang patut dicermati: ketika daerah tak lagi bisa sepenuhnya bergantung pada Jakarta, mereka mulai menoleh ke dunia internasional untuk bertahan hidup. Baca Juga:  19 Hari Terlantar, Bendera Putih di Aceh Tampar Wajah Pemerintah Pusat: “Negara Kemana?” (*Mira)