KPK Bawa Tiga Pejabat Dinas PUPR Mempawah, Ini Daftarnya!

Faktakalbar.id, MEMPAWAH – Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi proyek Bina Marga di Kabupaten Mempawah semakin mengerucut. Pada Minggu (27/4/2025), tiga pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah berinisial H, I, dan A dibawa KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Baca Juga: Dugaan Korupsi Bina Marga Mempawah Jadi Bidikan KPK, Kabid Tak Perbaharui LHKPN Sejak 2020 Informasi yang dihimpun Faktakalbar.id dari sejumlah sumber menyebutkan, ketiga pejabat tersebut berinisial: • (HD) – Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mempawah • (IS) – Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga aktif • (AR) – Mantan Kabid Bina Marga Dugaan Aliran Dana untuk Apartemen Mewah di Jakarta Seorang sumber internal Pemkab Mempawah berinisial (IA) mengungkapkan adanya desas-desus soal dugaan penggunaan dana proyek untuk kepentingan pribadi. “Infonya, tiga orang itu yang dibawa. Ada desas-desus uang proyek dipakai buat beli apartemen mewah di Jakarta oleh Kabid lama,” ungkap (IA) kepada Faktakalbar.id. Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan status ketiga pejabat tersebut. Namun, langkah membawa mereka untuk diperiksa menandakan bahwa penyelidikan sudah masuk tahap serius. Transparansi Birokrasi Dipertanyakan Seperti diberitakan sebelumnya, aplikasi SIMPELJAK milik Pemkab Mempawah yang seharusnya memuat data pemantauan jalan dan jembatan justru dinilai tidak transparan. Baca Juga: KPK Geledah Dinas PUPR Mempawah, Harta Kepala Dinas Capai Rp4,2 Miliar Minimnya informasi terkait struktur pejabat memperkuat dugaan adanya ketertutupan dalam birokrasi yang kini mulai terbongkar. Kasus ini membuka mata publik tentang pentingnya transparansi, terutama dalam pengelolaan proyek-proyek yang menyangkut kepentingan publik dengan dana besar dari anggaran negara. (Dhn) Baca Juga: Situs Informasi Pemantauan Pelaporan Jalan dan Jembatan Mempawah Sulit Diakses Usai KPK Geledah Dinas PUPR