Sorotan Tajam TII: Polri Dapat Jatah Spesial di Proyek Makan Bergizi Gratis

Faktakalbar.id, NASIONAL – Koalisi masyarakat sipil, Transparency International Indonesia (TII) , menemukan kejanggalan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lembaga kepolisian terindikasi mendapat perlakuan istimewa, di mana setiap yayasan yang bernaung di bawah Polri diizinkan membuka hingga 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Temuan ini sontak memicu pertanyaan karena jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan yayasan mitra MBG non-kepolisian yang hanya dibatasi 10 dapur. "Kenapa dibedakan? Apa indikator nya yang membedakan?" ujar Peneliti TII, Dzatmiati Sari, dalam acara peluncuran laman pelaporan MBG Watch di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Baca Juga:  Luhut Imbau Menkeu Tak Tarik Anggaran MBG: Penyerapan Sudah Sangat Membaik Selain jatah dapur yang lebih besar, yayasan kepolisian juga dikecualikan dari proses verifikasi profil dan transaksi yang harus dilalui yayasan lain. Hal ini diakui oleh Badan Gizi Nasional (BGN), yang mengecualikan mereka dari pengecekan latar belakang. Sari mempertanyakan dasar kebijakan yang memberikan hak eksklusif ini. Ia juga menyoroti narasi yang berkembang di mana dapur yang dikelola TNI-Polri dianggap "bagus dan aman" dan dijadikan percontohan. "Kalau SPPG itu di bawah yayasan TNI-Polisi itu bagus, aman. Tapi apa indikatornya? Harus dijelaskan dong," tegas Sari. Perlakuan istimewa ini diduga berkaitan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala BGN Dadan Hindayana untuk mengadopsi standar operasional Polri. Perintah ini muncul setelah insiden keracunan massal yang menimpa lebih dari 6.000 orang akibat program MBG. Menurut Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo menginginkan dapur MBG segera dilengkapi alat tes kit kebersihan makanan, alat pencuci higienis, dan filter air bersih, sebagaimana standar Polri. Kepala BGN, Dadan Hindayana, membenarkan instruksi tersebut, seraya memuji standar dapur yang dikelola Polri.  “Bangunan yang dikelola Polri itu memang memenuhi standar yang baik. Selain itu, sebelum makanan dibagikan, mereka melakukan rapid test terlebih dahulu,” ujarnya pada Rabu, (1/10/2025). Baca Juga:  Pasca Keracunan Massal di Ketapang, MUI Jelaskan Status Halal Ikan Hiu (*Mira)