Soroti Kasus Korupsi Dinas PU Mempawah, FAKSI Desak KPK Tuntaskan Tak Hanya di Permukaan

Faktakalbar.id, NASIONAL – Forum Anti Korupsi Indonesia (FAKSI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk serius dan tuntas dalam menangani dugaan kasus korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Desakan itu disampaikan FAKSI saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (23/5). Meski proses hukum masih berjalan, Koordinator Aksi FAKSI, Zaenal Irfandi, menyampaikan apresiasinya atas keberanian KPK dalam membongkar kasus korupsi tersebut. “Kami mengamati selama ini di Mempawah seolah tidak pernah tersentuh hukum, dan banyak persoalan yang hanya selesai di permukaan saja,” ujar Zaenal dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (24/5). Baca Juga:   Kerugian Negara Rp40 Miliar dalam Kasus Korupsi Pengadaan Barang di DPUPR Mempawah Zaenal menegaskan bahwa FAKSI akan terus mengawal penanganan perkara ini demi tegaknya supremasi hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Terlebih, kasus tersebut menyeret nama mantan Bupati Mempawah, Ria Norsan, yang kini menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Zaenal juga menyoroti langkah politik Ria Norsan yang baru-baru ini bergabung dengan Partai Gerindra. Ia mengingatkan partai besutan Prabowo Subianto tersebut agar tidak menjadi tempat berlindung bagi pihak-pihak yang sedang menghadapi persoalan hukum. "Permintaan kepada Prabowo agar tidak melindungi Ria Norsan ini, karena sejak Ria Norsan dikaitkan dengan kasus korupsi tersebut, dirinya langsung menjadi anggota Partai Gerindra," pungkasnya. Diketahui, dugaan kasus korupsi yang tengah ditangani KPK di Kabupaten Mempawah berkaitan dengan proyek jalan raya tahun anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dalam proses penyelidikan, tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di 16 lokasi berbeda, yang tersebar di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Kota Pontianak, pada 25–29 April 2025. Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. (Tim)