Soroti Kebocoran Pipa 30 Persen, Wako Edi Minta PDAM Pontianak Lebih Responsif dan Tekan Risiko

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono , memberikan atensi khusus terhadap kinerja Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa . Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Edi menargetkan penurunan tingkat kebocoran jaringan pipa yang saat ini masih menyentuh angka 30,6 persen. Hal tersebut disampaikannya usai membuka Focus Group Discussion (FGD) Manajemen Risiko Perumda Tirta Khatulistiwa, Selasa (20/1/2026). Edi menegaskan bahwa manajemen risiko bukan sekadar teori, melainkan instrumen vital untuk mengidentifikasi masalah lapangan, mulai dari kualitas air baku hingga distribusi. Baca Juga:  Naik Tahap Penyidikan, Kejari Sambas Usut Dugaan Korupsi Perumda Tirta Muare Ulakan “Saya minta kebocoran bisa ditekan hingga di bawah 28 persen. Selain itu, Pipa Nipah Kuning yang sudah lama ditunggu diharapkan mulai beroperasi pada Februari ini,” tegas Edi. Selain masalah teknis seperti kebocoran dan intrusi air laut, Wali Kota juga menyoroti tantangan non-teknis. Ia meminta jajaran PDAM lebih responsif menangani keluhan, memperkuat peran kehumasan, serta menertibkan pencurian air dan tunggakan pelanggan. Koordinasi dengan Dinas PUPR juga ditekankan agar pembangunan infrastruktur jalan dan proyek sanitasi (SPALD-T) tidak merusak jaringan pipa yang ada. Gandeng BPKP Mitigasi Risiko dari Hulu ke Hilir Direktur PDAM Tirta Khatulistiwa, Abdullah, menyatakan kesiapannya menjalankan arahan Wali Kota. Ia mengakui kompleksitas pengolahan air di Pontianak yang bersumber dari Sungai Kapuas dan Sungai Landak memiliki risiko di setiap tahapannya. “Dari air baku, prosesnya panjang hingga akhirnya sampai ke pelanggan. Karena itu kami meminta pendampingan dari BPKP agar potensi risiko bisa diantisipasi sejak awal,” jelas Abdullah. Saat ini, cakupan layanan air bersih di Pontianak telah mencapai 90,6 persen. Abdullah optimis dapat mengejar target 100 persen dengan mengaktifkan kembali pelanggan pasif dan menjaring pelanggan baru. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy Mahani Harahap, mengingatkan bahwa manajemen risiko harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar pemenuhan aturan. “Risiko itu adalah potensi hambatan, bisa sosial, operasional, maupun keuangan. Kalau tidak dimitigasi, program yang baik sekalipun bisa gagal,” ujar Rudy sembari mengingatkan pentingnya antisipasi risiko dalam rencana pengelolaan air limbah terintegrasi di masa depan. Baca Juga:  Target Operasi 2026, Perumda Tirta Khatulistiwa Tinjau Progres Pembangunan IPA Beton Nipah Kuning (Mira)