Soroti Rendahnya IPM, Mahasiswa Desak Layanan Kesehatan Kalbar Tak Sekadar Pemerataan

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Federasi Organisasi Mahasiswa Daerah Se-Kalimantan Barat (FOMDA Kalbar) melayangkan kritik terhadap pola pembangunan kesehatan di Kalimantan Barat . Dalam dialog interaktif yang digelar di Pontianak, Rabu (8/4/2026), mereka menilai kebijakan kesehatan saat ini masih terjebak pada narasi pemerataan tanpa melihat kebutuhan spesifik tiap wilayah. Koordinator Isu Kesehatan FOMDA Kalbar, Julianti Pramita, menegaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat sulit terdongkrak jika pemerintah hanya fokus pada persebaran fasilitas secara angka, namun abai terhadap aksesibilitas dan kebutuhan riil di lapangan. “Peningkatan layanan kesehatan di Kalimantan Barat harus berbasis kebutuhan wilayah, bukan sekadar pemerataan. Pemerintah perlu hadir secara kuat untuk memastikan akses layanan kesehatan yang adil, terutama hingga ke daerah terpencil,” tegas Julianti di Cafe 1/2, Pontianak. Baca Juga:  Gubernur Ria Norsan Dorong Pemkab Sanggau Kerek IPM dan Maksimalkan DBH Pajak Menurutnya, layanan kesehatan merupakan salah satu indikator vital dalam penilaian IPM. Oleh karena itu, FOMDA mendorong adanya pergeseran paradigma dari sekadar menyediakan gedung rumah sakit atau puskesmas menjadi penguatan kualitas layanan yang inklusif. Generasi muda, lanjut Julianti, dituntut untuk tidak hanya menjadi penonton dalam carut-marut persoalan kesehatan daerah. Pemuda didorong untuk mengambil peran sebagai agen kontrol serta inovator guna membantu masyarakat mendapatkan hak kesehatan mereka. “Kami berharap pemuda dapat menjadi penggerak perubahan melalui edukasi, inovasi, dan kolaborasi. Dengan begitu, kualitas kesehatan masyarakat dapat meningkat dan berdampak langsung pada peningkatan IPM daerah,” tambahnya. Dialog ini juga menghasilkan desakan agar pemerintah dan pemangku kepentingan segera menyusun rencana strategis yang konkret. Mahasiswa menekankan bahwa isu IPM bukanlah sekadar wacana tahunan di atas kertas, melainkan persoalan mendasar yang berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas hidup warga Kalimantan Barat ke depan. Baca Juga:  IPM Kalbar Peringkat Lima di Kalimantan, Gubernur Soroti Masalah Pendidikan dan Akurasi Data (Mira)