faktakalbar

Soroti Serapan Anggaran, Wali Kota Siapkan Evaluasi dalam Penyusunan APBD 2026

Penulis: Redaksi Wednesday, 05 November 2025 📖 2 menit
Soroti Serapan Anggaran, Wali Kota Siapkan Evaluasi dalam Penyusunan APBD 2026
Faktakalbar.id, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak , Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan pidato tanggapan dan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak. Jawaban ini terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 Kota Pontianak. Baca Juga: Wali Kota Pontianak Instruksikan Percepatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 Pidato tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (5/11/2025). Edi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas seluruh masukan, saran, serta kritik konstruktif dari masing-masing fraksi DPRD. Ia menyatakan, seluruh pandangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam menyusun kebijakan pembangunan tahun mendatang. “Segala pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi menjadi cerminan dari komitmen bersama untuk meningkatkan efektivitas anggaran dan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak,” ujarnya. Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Edi menyebut pemerintah kota sependapat perlunya evaluasi terhadap perangkat daerah dengan serapan anggaran rendah. Ia menegaskan penempatan ASN telah dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. “Pemerintah Kota Pontianak akan terus meningkatkan potensi dan kompetensi ASN agar pelayanan publik semakin baik dan profesional,” ungkapnya. Kepada Fraksi PKS, Edi menyampaikan bahwa pemerintah kota berkomitmen menggunakan belanja daerah secara efisien dengan fokus pada kepentingan publik. Ia juga menanggapi dorongan peningkatan lapangan kerja dengan memperkuat sinergi melalui program magang, campus hiring , dan job fair . “Pemerintah Kota Pontianak juga terus melakukan pemeliharaan pohon, normalisasi parit, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui gotong royong,” tutur Edi. Wali Kota juga menjelaskan upaya penataan kabel jaringan internet melalui koordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) agar kota terlihat lebih rapi dan aman. Menanggapi Fraksi Gerindra dan Fraksi Nasdem, Edi mengapresiasi dukungan terhadap efisiensi belanja serta optimalisasi pendapatan daerah (PAD). Pemkot telah membentuk Tim Optimalisasi PAD lintas OPD dan melaksanakan program Pajak Award bagi wajib pajak patuh. Ia menyebut, dalam penyusunan APBD 2026 Kota Pontianak, Pemkot tetap berpedoman pada belanja wajib seperti pendidikan 20 persen dan infrastruktur pelayanan publik 40 persen. “Kita juga membuka ruang pembiayaan kreatif, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), untuk mendorong investasi daerah,” imbuhnya. Kepada Fraksi Golkar, Edi menjelaskan langkah penguatan fiskal dan optimalisasi pengelolaan aset daerah dengan inventarisasi serta digitalisasi aset menganggur agar memberi nilai tambah bagi PAD. Baca Juga: APBD Kota Pontianak 2025 Direvisi, Pemkot Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Anggaran Dalam tanggapannya terhadap Fraksi PKB, Edi menyatakan komitmennya dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk rencana pembangunan fasilitas kesehatan baru. “Di bidang pendidikan, kami terus memperluas pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang belajar, serta penyediaan sarana TIK untuk menunjang mutu pembelajaran,” sebutnya. Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi Demokrat, Edi memaparkan berbagai program prioritas seperti penanganan banjir melalui pembangunan drainase, serta rencana pengembangan transportasi publik. “Pemerintah Kota Pontianak juga terus meningkatkan layanan kesehatan dan sosial bagi masyarakat, termasuk kepesertaan BPJS, bantuan sosial, dan fasilitas bagi disabilitas,” katanya. Pemkot juga memperkuat pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat melalui pembangunan TPS3R dan penguatan bank sampah. Edi menuturkan, seluruh masukan ini merupakan bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif. “Dengan dukungan DPRD dan partisipasi masyarakat, kami optimistis APBD 2026 dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran,” pungkasnya.\ Baca Juga: Dipuji Mensos Gus Ipul, Puskesos Pontianak Jadi Contoh Nasional Penanganan Data Sosial (*Red/Prokopim)

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK