Korban Hilang Capai 95 Orang, Pemprov Sumbar Perpanjang Status Tanggap Darurat 14 Hari

Faktakalbar.id, PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat ( Sumbar ) resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana. Keputusan ini diambil Gubernur Sumbar, Mahyeldi , mengingat proses pencarian korban akibat insiden banjir dan tanah longsor masih terus berlangsung, Rabu (10/12/25). Baca Juga:   Hari ke-12 Pencarian, BNPB Terjun Langsung Dampingi Posko Darurat Padang Panjang Perpanjangan status ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 360-803-2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Sumbar Tahun 2025. Status ini berlaku selama 14 hari, terhitung mulai 9 Desember hingga 22 Desember 2025. Mahyeldi menjelaskan, selain fokus pada pencarian korban, perpanjangan masa tanggap darurat diperlukan karena sarana dan prasarana dasar serta fasilitas umum belum pulih sepenuhnya. Melalui penetapan ini, Pos Komando (Posko) Terpadu atau Pos Pendamping Provinsi diharapkan dapat bekerja lebih optimal dalam mengerahkan sumber daya tingkat provinsi maupun nasional. "Adanya harapan untuk melakukan percepatan-percepatan dalam kondisi darurat ini," ujar Mahyeldi, Selasa (9/12). Baca Juga:   Bocoran Prabowo di Aceh: RI Bakal Punya ‘Raksasa’ Mi-26 dan 200 Helikopter Baru Mulai Januari Ia menambahkan, jajarannya saat ini tengah menghitung kebutuhan riil yang diperlukan untuk proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumbar. Data Terkini Korban dan Pengungsi Berdasarkan data Pos Pendamping Nasional wilayah Sumbar per Senin (8/12), dampak bencana ini sangat signifikan. Tercatat korban meninggal dunia mencapai 234 orang, sementara 95 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah warga yang mengungsi tercatat sebanyak 20.474 jiwa. Posko yang beroperasi di kabupaten dan kota terdampak terus mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga usaha. Hingga kini, upaya perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan jaringan distribusi air, serta pendistribusian logistik bantuan kepada warga masih terus dilakukan secara intensif. (Ra)