Suara Mahasiswa Mampu Bawa Perubahan: Gubernur Kalbar Apresiasi Aksi Damai

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat , Ria Norsan , mengapresiasi aksi damai yang digelar aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Pertemuan yang diadakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi kritis mereka. Gubernur Norsan menilai, suara mahasiswa mampu membawa perubahan yang positif bagi Indonesia. Baca Juga: Mahasiswa Kalbar Gelar Aksi di DPRD, Sampaikan Lima Tuntutan Dalam audiensi tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan penting. Mereka menyoroti isu-isu mendesak, mulai dari lingkungan, ketenagakerjaan, hingga kesejahteraan guru. Mahasiswa mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang mempertahankan tanahnya dan menuntut porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil bagi Kalbar. Mereka juga meminta revisi UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan buruh dan menuntut alokasi anggaran 20% untuk kesejahteraan guru. Selain itu, isu kekerasan aparat dalam aksi unjuk rasa juga menjadi sorotan. Didukung oleh Kohati Badko HMI Kalbar, mahasiswa mengecam keras tindakan anarkis aparat dan meminta Kapolri untuk mengusut tuntas kasus kekerasan. Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Gubernur Ria Norsan menyatakan bahwa aksi yang disampaikan dengan sopan dan santun adalah contoh yang baik. Baca Juga: BEM FISIP UNTAN Desak Pemerintah Perhatikan Akses Internet, Listrik, dan Kesejahteraan Guru di Kalbar Ia meyakini bahwa suara mahasiswa mampu membawa perubahan yang nyata. "Di Indonesia ini, hanya suara mahasiswa yang bisa berubah. Jika mahasiswa turun, insyaAllah ditanggapi, namun perlu proses," ujar Gubernur Norsan. Terkait isu pendidikan, Gubernur Norsan menjelaskan bahwa banyak program yang disuarakan mahasiswa sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar. Ia mengakui masih rendahnya rata-rata usia sekolah di Kalbar dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. "Ke depannya, kami akan memperbanyak sekolah-sekolah informal, baik Paket A, B, maupun C, agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita bisa meningkat," jelasnya. Gubernur juga membeberkan bahwa anggaran pendidikan di APBD Kalbar saat ini sudah mencapai 27%, melebihi amanat undang-undang sebesar 20%. Dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah di pedalaman serta peningkatan kompetensi guru. Mengenai isu DBH, Gubernur Norsan sepakat bahwa Kalbar, sebagai salah satu penyumbang terbesar komoditas sawit dan pertambangan, harusnya mendapatkan porsi lebih besar. "Untuk royalti tambang kita hanya dapat 22%, sisanya 78% ke pusat dan dibagi lagi ke daerah-daerah yang tidak ada hasil tambang. Secara regional, kami sudah berupaya berkali-kali mengadakan pertemuan agar daerah penghasil tambang diberikan pembagian yang lebih besar," terangnya. Gubernur Norsan juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi sedang berupaya menciptakan lapangan kerja dengan menarik investor. "Kita punya pelabuhan internasional Kijing, ini juga potensial karena merupakan jalur utama perdagangan internasional. Semua ini perlu waktu, tetapi sudah ada 14 perusahaan yang berinvestasi di sana," jelasnya. Menanggapi isu kekerasan aparat, Gubernur Norsan menegaskan dukungannya agar aparat bertindak humanis dalam menghadapi demonstrasi. "Saya yakin kalau mahasiswa humanis, yang bahaya itu penyusup. Saya berharap aparat dapat memilah-milah ini semua. Saya optimis, 10 tahun ke depan saya yakin ada adik-adik yang duduk di sini," pungkasnya. Mengakhiri pertemuan, Gubernur Norsan mengajak semua pihak untuk menjaga kondusivitas Kalbar sebagai "Rumah Kita Bersama." Baca Juga: Di Hadapan Kapolda Kalbar, Ketua BEM FISIP UNTAN Serukan Usut Tuntas Oknum Aparat Pembeking Tambang Ilegal (Rfa/Nzr)