Warning Sujiwo ke Operator Desa: Awas Titipan Politik dan Keluarga, Jangan Sampai 'Si Kaya' Terima Bansos!

Faktakalbar.id, KUBU RAYA - Fenomena warga mampu yang justru menikmati bantuan sosial (Bansos) sementara warga miskin gigit jari, menjadi sorotan tajam Bupati Kubu Raya , Sujiwo . Ia menegaskan bahwa ketidakadilan tersebut bermuara pada satu hal: data yang kacau dan tidak objektif. Hal ini ditekankan Sujiwo saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Pengisi Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation ( SIKS-NG ) Desa se-Kabupaten Kubu Raya di Aula Praja Utama, Selasa (25/11/25). Baca Juga:   Tolak Dipuji Berlebih, Sujiwo: Bangun Jalan Punggur Kecil Itu Kewajiban, Bukan Prestasi Dalam kesempatan itu, Sujiwo memberikan ultimatum kepada para operator di garda terdepan untuk bekerja tanpa pandang bulu. "Saya berpesan, ketika melakukan pendataan, jangan sampai ada tekanan politik dari pihak manapun. Atau misalnya memandang kedekatan atau kekerabatan. Enggak boleh. Harus betul-betul obyektif profesional," tegas Sujiwo. Menurutnya, intervensi kepentingan pribadi atau golongan dalam pendataan adalah dosa birokrasi yang fatal. Ia mencontohkan kasus di mana data tidak diperbarui secara real-time , sehingga status ekonomi warga yang sudah berubah (menjadi kaya) tidak tercatat, dan bantuan tetap mengalir salah sasaran. "Contoh, kenapa ada data kok ini orang kaya masih dapat bantuan, gitu. Ini karena tidak ada update data. Update data, orang kan enggak selamanya miskin dan enggak selamanya kaya. Kan roda berputar tuh," ucapnya. Sujiwo mengingatkan bahwa akurasi data adalah nyawa dari sebuah kebijakan. Sebagai pengambil keputusan, ia sangat bergantung pada validitas angka yang disodorkan dari tingkat desa. Baca Juga:   Berjaket Oranye, Sujiwo Membaur di Jalan Sehat: Kebijakan Kami Tetap ‘Pro-Guru’ Jika data yang masuk "sampah", maka kebijakan yang keluar pun akan menjadi "sampah". "Saya sebagai bupati misalnya, disuguhkan dengan data yang salah, maka kebijakan dan keputusan saya pasti akan salah," ujarnya mengingatkan para operator. Guna meminimalisir eror dan menjamin integritas data, Pemkab Kubu Raya kini menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan resmi negara. Sujiwo pun membagikan pengalamannya menggunakan data survei untuk membedah kebutuhan rakyat, di mana 53 persen menginginkan infrastruktur, yang akhirnya menjadi dasar kebijakannya saat ini untuk "ngegas" pembangunan fisik. (ra)