Sukiryanto Pastikan 63 Program Pembangunan Masuk Kuala Mandor B Tahun 2026

Faktakalbar.id, KUBU RAYA - Wakil Bupati Kubu Raya , Sukiryanto , menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Kuala Mandor B . Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Camat Kuala Mandor B, Selasa (27/01/2026). Baca Juga:  Tim Gabungan Berhasil Padamkan Api, Titik Api di 9 Kecamatan Kubu Raya Dinyatakan Nihil Sukiryanto menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang kecamatan ini telah melalui serangkaian tahapan panjang, dimulai dari tingkat desa hingga nantinya akan difinalisasi di tingkat kabupaten. Menurutnya, aspirasi dari bawah sangat penting untuk menentukan arah kebijakan. “Hal yang dialami masyarakat, kecamatan harus tahu. Sehingga (program) yang diajukan di tahun 2026 dan 2027 nanti bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama kebutuhan masyarakat harus diprioritaskan,” ujar Sukiryanto. Dalam kesempatan tersebut, Sukiryanto juga menyoroti adanya tantangan berupa pemotongan dana transfer dari pusat senilai Rp397 miliar. Hal ini dinilai perlu disiasati dengan strategi yang tepat agar program di setiap perangkat daerah tetap menyentuh kepentingan langsung masyarakat, termasuk di Kuala Mandor B. Ia merinci bahwa potensi utama yang diharapkan masyarakat setempat meliputi sektor infrastruktur, pertanian, dan perkebunan. Baca Juga:  Tinjau Operasi Pasar di Ambawang, Sujiwo Pastikan Distribusi Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran “Kemarin pertanian jagung pipil, Kuala Mandor B juara satu se-Kalbar,” ungkapnya. Dengan potensi besar tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan infrastruktur, pertanian, serta kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan stunting. Sukiryanto memastikan bahwa pada tahun 2026 ini, Kecamatan Kuala Mandor B mendapatkan alokasi pembangunan yang cukup signifikan. “Tahun 2026 ini Kecamatan Kuala Mandor B mendapatkan sebanyak 63 program pembangunan dengan nilai mencapai Rp8,26 miliar yang tersebar di seluruh desa. Minimal satu program pembangunan di masing-masing desa,” paparnya. Meski demikian, ia mengakui masih ada usulan masyarakat yang belum terakomodir karena fokus pemerintah kabupaten saat ini adalah penyelesaian jalan poros ekonomi yang berdampak luas. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pihaknya berjuang mencari sumber pendanaan alternatif melalui APBD Provinsi maupun APBN. Menutup arahannya, Sukiryanto mengajak seluruh jajaran pemerintah desa untuk melakukan efisiensi anggaran. “Kurangi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Optimalkan anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat dan mendukung sektor-sektor yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (FR)