Air Sungai Sambas Tercemar, DPRD Minta DLHK Kalbar Turun Tangan

Faktakalbar.id, SAMBAS – D PRD Kabupaten Sambas mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat untuk segera turun tangan menangani pencemaran di Sungai Sambas yang diduga akibat aktivitas penambangan emas ilegal (PETI) di wilayah Kabupaten Bengkayang. Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Sambas, Dinas Perkim LH, dan Kepala Desa Semanga, yang digelar di Kantor DLHK Kalbar . Baca Juga:   DPRD Soroti Pencemaran Sungai Sambas, Desak Pemerintah Bertindak Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sambas H. Abu Bakar, Wakil Ketua Ferdinan Solihin, dan Wakil Ketua Komisi III Rahmadi. Air Sungai Sambas, yang selama ini menjadi sumber utama kebutuhan MCK dan konsumsi masyarakat, kini berubah warna menjadi kuning, berbau, dan menyebabkan gatal-gatal serta infeksi kulit pada warga. Kepala DLHK Kalbar Adi Yani dalam keterangannya menjelaskan, hasil laboratorium menunjukkan kadar Chemical Oxygen Demand (COD) dan Dissolved Oxygen (DO) berada jauh di atas ambang batas. Hal ini menandakan bahwa air Sungai Sambas tidak layak dikonsumsi. Diduga kuat, sumber pencemaran berasal dari aktivitas PETI di hulu sungai, tepatnya di wilayah Kabupaten Bengkayang. Ironisnya, wilayah tersebut sebelumnya diusulkan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), namun belum disetujui oleh Kementerian ESDM. Sementara itu, tambang-tambang ilegal tetap beroperasi tanpa izin, diduga dengan pengawasan yang longgar. DPRD Sambas meminta Gubernur Kalbar tidak hanya menyurati kementerian, tetapi juga melakukan langkah konkret di lapangan. Baca Juga:   Warga Semanga Sambas Dilanda Gatal-Gatal akibat Air Sungai Tercemar Wakil Ketua Komisi III DPRD Sambas, Rahmadi, menyatakan keprihatinannya. “ Ini bukan lagi masalah lingkungan biasa, ini krisis kesehatan. DLHK Provinsi Kalbar harus segera turun tangan, jangan sampai rakyat Sambas terus mandi air racun! ” katanya. Rahmadi juga mendesak agar bantuan air bersih dan pengobatan segera digulirkan kepada warga terdampak. (fd)