Tak Hanya Isu Nasional, BEM FISIP UNTAN Sampaikan Tuntutan Isu Daerah dalam Aksi 'Reformasi Wakil Rakyat!'

Faktakalbar.id, PONTIANAK - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (UNTAN) secara tegas mengecam aksi demonstrasi yang berujung anarkis dan melenceng dari tujuan awal. Kecaman ini disampaikan di tengah gelombang demonstrasi yang marak di seluruh Indonesia, termasuk di Pontianak, menuntut reformasi DPR RI. Gelombang protes dipicu oleh kebijakan kenaikan tunjangan rumah anggota DPR RI yang mencapai Rp50 juta per bulan. Kebijakan ini dinilai sangat melukai hati masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Baca Juga:   Demo Hari Ke-4 di Pontianak, Ratusan Mahasiswa dan Warga Geruduk Polda Kalbar Tuntut Copot Kapolda dan Kapolri Kebijakan ini kontras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang memangkas anggaran sebesar Rp306,7 triliun , yang berimbas pada kenaikan pajak di daerah. Aksi demonstrasi di Pontianak sendiri dimulai sejak 27 Agustus 2025. BEM FISIP UNTAN melihat adanya upaya pengalihan isu dari tuntutan reformasi DPR menjadi isu represifitas aparat, yang berujung pada kekacauan. Tuntutan BEM FISIP UNTAN Menanggapi situasi ini, BEM FISIP UNTAN menggelar seruan aksi damai, Senin (1/9/2025) dengan beberapa tuntutan utama, baik di tingkat nasional maupun regional. Berikut adalah poin-poin tuntutan yang disuarakan: Menuntut Reformasi DPR Mendesak DPR RI untuk memublikasikan rincian biaya terkait isu kenaikan tunjangan. Membentuk lembaga independen untuk mengevaluasi dan mengawasi kinerja DPR RI. Mempertanyakan tidak adanya potongan pajak dari keseluruhan gaji dan tunjangan anggota DPR. Mengembalikan marwah DPR sebagai penyambung lidah rakyat. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa seluruh anggota DPR, baik di pusat maupun daerah. Menyiarkan secara langsung setiap rapat dan pengambilan keputusan DPR. Merampingkan anggaran dan mengurangi jumlah anggota DPR yang tidak kompeten. Baca Juga:   Duduk Bersila dan Beri Bunga, Aksi Damai di Singkawang Tuai Apresiasi Wali Kota Tuntutan Isu Daerah di Kalimantan Barat Selain isu nasional, BEM FISIP UNTAN juga menyoroti berbagai permasalahan di Kalimantan Barat, antara lain: Kenaikan gaji tenaga pendidik (guru/dosen) dan UMR di Kalbar yang sangat rendah. Perbaikan regulasi terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan pengusutan tuntas keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam praktik tambang ilegal. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kalbar yang selalu masuk 5 terbawah se-Indonesia. Peningkatan infrastruktur jalan, kesehatan, dan fasilitas sekolah yang tidak layak di perbatasan dan daerah terpencil. Kesetaraan akses internet dan listrik di pedalaman Kalbar. Mengusut tuntas kasus hukum yang mandek di Polda Kalbar. Menyelamatkan dan melindungi hutan adat dari eksploitasi. Memprioritaskan pembangunan daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Menghentikan pungutan liar (pungli) dan memberantas organisasi premanisme. Seruan untuk Gerakan Organik yang Damai Baca Juga:   AJI Pontianak Soroti Kekerasan dalam Aksi Demo, Ingatkan Aparat Kedepankan Pendekatan Humanis BEM FISIP UNTAN juga mengecam berbagai upaya yang memanfaatkan demonstrasi untuk tujuan tidak bertanggung jawab, seperti penjarahan, perusakan fasilitas umum, hingga isu adu domba. Mahasiswa diingatkan untuk tidak terpancing oleh provokasi oknum yang ingin mengacaukan gerakan organik. "Sebagai mahasiswa, kita tidak boleh terpancing oleh adu domba yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan gerakan organik yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat," ujar koordinat0r lapangan aksi BEM FISIP UNTAN dalam orasinya. BEM FISIP UNTAN menyerukan agar gerakan demonstrasi tetap berjalan dengan damai, jauh dari tindakan anarkis, perpecahan, dan hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan banyak orang. Mereka menekankan bahwa demonstrasi harus menjadi sarana yang benar untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan ajang untuk perusakan dan kekacauan. (*Red)