Tinjau Lokasi Banjir Aceh Utara, Kepala BNPB Targetkan Pengungsi Bebas dari Tenda Sebelum Ramadan

Faktakalbar.id, ACEH UTARA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi korban banjir di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (22/1). Kunjungan kerja ini dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Baca Juga: Cek Lokasi Banjir dan Longsor, Kepala BNPB: Penanganan Pascabencana Aceh Harus Tepat Sasaran Turut mendampingi dalam rombongan tersebut Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil. Target Bebas Tenda 18 Februari Dalam kesempatan tersebut, BNPB menetapkan target agar seluruh pengungsi korban banjir tidak lagi menempati tenda pengungsian pada 18 Februari 2026. Target ini ditetapkan mengingat semakin dekatnya bulan suci Ramadan, sehingga warga diharapkan dapat menjalani ibadah dengan kondisi yang lebih layak. Kepala BNPB menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengebut pengerjaan fisik hunian di lapangan. Saat meninjau lokasi di Desa Bukit Lintang, ia memaparkan data terkait jumlah unit yang sedang dikerjakan. “Huntara yang dibangun di Aceh Utara sebanyak 4.000 unit. Jumlah ini diasumsikan sebagai tahap pertama pembangunan hunian tetap. Memang jumlahnya sangat besar dan saat ini progresnya baru sekitar 30 persen,” ujar Suharyanto. Opsi Dana Tunggu Hunian Selain mempercepat pembangunan hunian sementara, pemerintah juga memberikan solusi alternatif bagi pengungsi. Suharyanto menjelaskan bahwa warga yang memilih untuk menumpang sementara di rumah kerabat atau keluarga akan mendapatkan kompensasi berupa Dana Tunggu Hunian (DTH). Besaran dana yang diberikan adalah Rp600.000 per kepala keluarga setiap bulannya selama enam bulan. Baca Juga: Tinjau Korban Bencana di Aceh, Kepala BNPB Percepat Huntara dan Salurkan Dana Tunggu Hunian Kurun waktu enam bulan tersebut merupakan estimasi waktu yang dibutuhkan pemerintah untuk merampungkan pembangunan hunian tetap (Huntap). “Tantangannya memang jumlahnya sangat besar, sehingga harus dikerjakan dalam waktu yang cepat,” terangnya. Proyek kemanusiaan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari Danantara, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, hingga lembaga terkait lainnya. Suharyanto optimis target relokasi pengungsi dapat tercapai tepat waktu. “Kemungkinan pada 18 Februari sudah tidak ada lagi pengungsi di tenda,” tegasnya. Usai mengecek progres huntara, rombongan melanjutkan agenda dengan menyusuri aliran Sungai Jambo Aye di Desa Seulemak, Kecamatan Langkahan. Menggunakan perahu bermesin, Kepala BNPB melihat langsung titik-titik yang terdampak banjir besar pada November 2025 lalu yang hingga kini akses daratnya masih terputus. (*Red)