TKD Kalbar Turun Rp522 M, Sekda Harisson: Imbas Temuan BPKP dan Program Pusat

Faktakalbar.id, PONTIANAK - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat , Harisson , mengimbau seluruh jajaran perangkat daerah untuk mulai melakukan efisiensi anggaran, antara lain melalui penghematan penggunaan kertas dan listrik. Imbauan ini menyusul proyeksi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Kalimantan Barat yang mengalami penurunan sebesar Rp522 miliar, Senin (17/11/25). Baca Juga:   KPK Geledah Rumah Sekda dan Dirut RSUD Ponorogo, 2 Mobil Mewah dan 25 Sepeda Disita Menurut Harisson, kondisi serupa juga dialami oleh pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan anggaran tahun 2026. Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026 , di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (12/11/25) lalu. “Permasalahan ini menjadi pukulan bagi kita semua. Ada dua penyebab utama, pertama, temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kebocoran dana daerah yang mencapai sekitar 30 persen. Kedua, adanya sejumlah program nasional Presiden Prabowo yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” ujar Harisson. Harisson menjelaskan salah satu program nasional yang dimaksud adalah Program Sekolah Rakyat (SR). Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Pemerintah Kota Pontianak dan Kota Singkawang telah mengusulkan lahan masing-masing seluas 8 hektare untuk pembangunan tiga Sekolah Rakyat, dengan dukungan dana total mencapai Rp740 miliar. “Sayangnya, baru tiga daerah yang mengusulkan. Berdasarkan data Dinas Sosial, sebagian besar kabupaten/kota belum serius menyiapkan usulannya,” ungkapnya. Meski demikian, Harisson menekankan bahwa masih banyak potensi sumber keuangan, baik dari pemerintah pusat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Baca Juga:   Angka Kecelakaan Kalbar Tembus 1.202 Kasus, Polda: Operasi Zebra Bukan Cari Kesalahan, Tapi Selamatkan Nyawa Ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak patah semangat menghadapi penurunan alokasi keuangan. “Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2026 harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah agar program yang dijalankan benar-benar mendukung pembangunan Kalimantan Barat,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalbar, Ahmad Priyono, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menyinkronkan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat guna memastikan efektivitas pembangunan daerah. (ra)