Siapkan 8.000 Personel ke Gaza, TNI Tunggu Keputusan Politik dan KTT Board of Peace

Faktakalbar.id, JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) menyatakan kesiapannya untuk mengerahkan pasukan pemelihara perdamaian ke Jalur Gaza , Palestina, di bawah mandat Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF). Sebanyak 8.000 personel gabungan dalam format brigade komposit tengah disiapkan, meski keberangkatan masih menunggu keputusan politik negara, Senin (16/2/2026). Baca Juga:   Hamas Klaim Kontak Pemerintah RI, Wanti-wanti Pasukan TNI di Gaza Tak Jadi Alat Israel Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen Donny Pramono, menjelaskan bahwa militer telah menyusun peta jalan ( timeline ) kesiapan pasukan. Dari total kekuatan yang disiapkan, sekitar 1.000 personel ditargetkan siap sebagai tim pendahulu ( advance team ) pada April mendatang, sementara sisanya dijadwalkan siap pada bulan Juni. “Berdasarkan info yang kami dapatkan, sampai saat ini belum ada keputusan politik negara mengenai tanggal keberangkatan TNI ke Gaza,” ujar Donny saat dikonfirmasi. Donny menegaskan perbedaan antara "siap berangkat" dan "sudah berangkat". Status saat ini adalah penyiapan kondisi agar pasukan dapat digerakkan sewaktu-waktu jika mandat turun. Rapat Penyiapan Satgas Perdamaian dan Kemanusiaan pada 12 Februari 2026 lalu telah menetapkan komposisi pasukan, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan dan administrasi hingga akhir Februari. “Sekitar 1.000 personel ditargetkan dalam kondisi siap berangkat awal April 2026, dan seluruh elemen 8.000 personel ditargetkan siap berangkat paling lambat akhir Juni 2026. Namun, jadwal keberangkatan tetap sepenuhnya menunggu keputusan politik negara dan mekanisme internasional yang berlaku,” tambahnya. Baca Juga:   Menlu Sugiono Temui Sekjen PBB, Bahas Masa Depan Palestina Menunggu KTT Board of Peace Kepastian pengerahan pasukan ini masih bergantung pada dinamika diplomasi tingkat tinggi. Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan RI, Brigjen Rico Ricardo Sirait, meminta publik menunggu hasil pertemuan puncak Dewan Perdamaian ( Board of Peace ) yang akan digelar di Washington, Amerika Serikat, pada 19 Februari 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam KTT tersebut. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI meluruskan spekulasi mengenai peran pasukan Indonesia. Kemlu memastikan bahwa keterlibatan Indonesia di bawah naungan ISF murni untuk misi kemanusiaan dan perdamaian, bukan operasi militer ofensif. “Keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi. Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata manapun,” tulis pernyataan resmi Kemlu, Sabtu (14/2). Sebagai informasi, ISF merupakan inisiasi di bawah Board of Peace yang terbentuk pasca-pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada November 2025. Indonesia disebut-sebut berpotensi menjadi negara pertama yang mengirimkan pasukannya untuk misi stabilisasi di wilayah konflik tersebut. (FR)