Tolak PHK Sepihak Aliansi Buruh Bawa Delapan Tuntutan Serikat Pekerja Kalbar

Faktakalbar.id, PONTIANAK — Aliansi pekerja dan buruh se- Kalimantan Barat menggelar pertemuan langsung dengan Gubernur Ria Norsan guna menyerahkan delapan tuntutan serikat pekerja Kalbar terkait isu strategis ketenagakerjaan. Audiensi ini secara khusus diselenggarakan dengan pendekatan dialogis dan tanpa aksi unjuk rasa turun ke jalan bertempat di Ruang Rapat Arwana Kantor Gubernur pada Rabu (29/4/2026). Baca Juga:  Wajah Pengangguran Indonesia: Tantangan, Ketimpangan, dan Harapan di Hari Buruh Pertemuan tingkat provinsi tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah tokoh penting perburuhan daerah. Para pimpinan yang hadir di antaranya adalah Koordinator Aliansi Serikat Buruh Kalbar Suherman, Agus Caniago dari perwakilan DPD SPKO Kalbar, Andi Syafii dari unsur DPW Sarbumusi Kalbar, serta Roni M Panjaitan dari kepengurusan Barisan Pekerja Nusantara Kalbar. Dalam kesempatan formal tersebut, para pimpinan organisasi ini menjabarkan secara rinci delapan tuntutan serikat pekerja Kalbar. Poin-poin krusial yang dituntut para pekerja meliputi penyesuaian kenaikan upah bulanan, penghapusan sistem kontrak dan tenaga alih daya (outsourcing), hingga jaminan sosial dan perlindungan kesehatan yang memadai. Mereka juga menuntut penolakan tegas terhadap praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak serta penguatan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di pabrik. Lebih lanjut, poin tuntutan juga mencakup desakan optimalisasi kelembagaan LKS Tripartit, penghentian upaya pembatasan hak berserikat oleh oknum pengusaha, serta berbagai resolusi strategis lainnya untuk mengerek tingkat kesejahteraan kaum buruh. Baca Juga:  Hari Buruh 2025: Kadin Sampaikan 8 Tuntutan kepada Pekerja, Dorong Produktivitas dan Kolaborasi Merespons penyerahan draf aspirasi yang padat tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti tuntutan buruh sesuai dengan regulasi yang ada. “UMP Kalimantan Barat saat ini berada di kisaran Rp3.050.000. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk terus mengupayakan kesejahteraan pekerja secara bertahap,” jelas Gubernur menjelaskan posisi kebijakan pemerintah saat ini. Sementara itu, Koordinator Aliansi Serikat Buruh Kalbar Suherman menegaskan bahwa kedatangan para perwakilan buruh ke pusat pemerintahan ini merupakan wujud nyata komitmen kaum pekerja untuk membangun komunikasi yang konstruktif bersama para pemangku kebijakan daerah. “Kami datang bukan untuk aksi demonstrasi, tetapi untuk membangun dialog yang harmonis dan bermartabat,” ujar Suherman. Mewakili seluruh elemen pekerja, Suherman juga menyampaikan harapan baru terkait pelaksanaan perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) di masa mendatang. Ia menginginkan peringatan momen buruh sedunia ini diubah konsepnya menjadi ajang silaturahmi yang jauh lebih produktif. “Kami ingin May Day dirayakan dengan kegiatan yang inspiratif—ada dialog, hiburan, hingga apresiasi bagi pihak yang peduli terhadap buruh,” pungkasnya di akhir pertemuan. (*Red)