faktakalbar

Turunkan 1.017 Massa Aksi: Ketua BEM FISIP Walkout dari DPRD Tolak Audiensi Tertutup

Penulis: Redaksi Sunday, 25 August 2024 📖 1 menit
Turunkan 1.017 Massa Aksi: Ketua BEM FISIP Walkout dari DPRD Tolak Audiensi Tertutup
PONTIANAK -  Sebanyak 1.017 mahasiswa dari BEM KBM FISIP Universitas Tanjungpura (Untan) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (23/8/2024). Massa yang berkumpul di Kampus Biru sejak siang hari memulai long march menuju Gedung DPRD pada pukul 14.40 WIB, menyerukan agar para anggota dewan turun langsung ke jalan untuk mendengarkan aspirasi mereka dalam semangat #KuliahDiJalan. Setibanya di Gedung DPRD, perwakilan dari BEM KBM FISIP Untan mengajak anggota dewan untuk berdialog langsung di depan massa. Namun, beberapa anggota dewan justru memilih mengadakan audiensi tertutup di dalam gedung bersama perwakilan kelompok organisasi massa aksi lainnya. Keputusan ini memicu kekecewaan di kalangan mahasiswa. "Audiensi tertutup ini bisa menimbulkan kesalahpahaman," ujar Agif Prayoga, Wakil Ketua BEM FISIP Untan. "Kawan-kawan kami yang di luar mungkin mengira kami yang di dalam sedang dimohon, diancam, atau bahkan disuap untuk mengkondisikan massa aksi," lanjutnya. Menyikapi keputusan tersebut, BEM KBM FISIP Untan tegas menolak audiensi tertutup. "Lebih baik kami walkout daripada mengecewakan teman-teman massa aksi yang sudah antusias berhujan-panas untuk aksi hari ini," tegas Pebrian Aditya, Koordinator Aksi sekaligus Menteri Pergerakan dan Advokasi BEM FISIP Untan. Setelah memutuskan untuk walkout , massa aksi FISIP UNTAN menggelar orasi di depan gerbang Kantor DPRD Kalbar. Hujan deras mengiringi perjalanan mereka saat kembali long march ke Kampus Biru. Sementara itu Ketua BEM FISIP Untan, Fadhiliandra Roskaputra menegaskan bahwa perjuangan belum berakhir. "Hari ini kita belum kalah. Tidak sampai di sini saja tugas kita mengawal demokrasi yang semakin hari dirusak oleh rezim. Kita harus terus mengawal Putusan MK hingga diwujudkan KPU dalam pencalonan yang sesuai dengan keputusan tersebut," ucapnya menyoroti ketidakberpihakan DPR kepada rakyat meski RUU Pilkada telah dibatalkan. (yo)

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK