Viral Keluhan Jalan Rusak di Sintang, Wagub Kalbar Singgung Perbandingan Luas Wilayah dan APBD

Faktakalbar.id, SINTANG - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan angkat bicara merespons keluhan masyarakat yang viral di media sosial terkait kondisi jalan rusak di Sintang, tepatnya di wilayah Bedayan, Kecamatan Sepauk. Kekecewaan warga setempat mencuat ke publik melalui serangkaian unggahan di berbagai platform media. Baca Juga:  Jalan Sintang-Merakai Kerap Banjir 1 Meter, Warga Terpaksa Bayar Rakit Rp 20 Ribu Saking merasa frustrasi dengan infrastruktur yang tak kunjung memadai, muncul usulan bernada sindiran agar daerah tersebut "meminjam" kepala daerah dari luar provinsi demi membantu percepatan pembangunan kawasan. Menanggapi keriuhan masyarakat tersebut, Krisantus memberikan penjelasan secara langsung terkait perbedaan kondisi dan kemampuan daerah. Ia secara spesifik membandingkan postur anggaran serta luas wilayah antara Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Jawa Barat sebagai gambaran logis bagi masyarakat luas. "Jawa Barat luasnya sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan APBD sekitar Rp31 triliun. Sementara Kalimantan Barat mencapai sekitar 171 ribu kilometer persegi, namun APBD kita sekitar Rp6 triliun lebih," jelasnya. Menurutnya, ketimpangan kondisi rasio antara luas area dan kekuatan anggaran tersebut membuat tantangan pembangunan di Kalimantan Barat menjadi jauh lebih besar. Keterbatasan ruang fiskal ini sangat memengaruhi kecepatan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan penghubung antarkabupaten yang tersebar di wilayah yang amat luas. Oleh karena itu, Krisantus menegaskan bahwa perbandingan keberhasilan pembangunan antardaerah tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa melihat perbedaan mendasar pada kemampuan fiskal dan kondisi geografis. Kebutuhan anggaran untuk memuluskan jalan di wilayah yang membentang luas tentu sangat berbeda secara matematis dengan daerah yang wilayahnya relatif kecil. "Semakin luas wilayah, semakin besar pula biaya pembangunan. Karena itu, perlu pemahaman bersama agar tidak terjadi salah persepsi," tambahnya. Kerusakan infrastruktur jalan di kawasan Bedayan tersebut memang diakui memberikan dampak langsung terhadap mobilitas ekonomi serta akses pelayanan publik bagi warga sekitar. Ketiadaan akses jalan darat yang mantap kerap kali menjadi hambatan utama dalam mendistribusikan hasil bumi maupun pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat pedalaman. Baca Juga:  Di Hadapan Wagub Kalbar, Bupati Minta Atensi Khusus untuk Infrastruktur Sintang Kendati menghadapi kendala anggaran yang terbatas, Krisantus memastikan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen penuh. Upaya perbaikan infrastruktur akan terus berjalan secara bertahap menyesuaikan skala prioritas. Penanganan keluhan terkait keberadaan jalan rusak di Sintang yang saat ini menjadi perhatian publik juga dipastikan masuk dalam radar agenda pembangunan pemerintah. (*Red)