Viral! Skandal Guru Sesama Jenis Pontianak: Pengamat Soroti Hilangnya Batas Profesional dan Dampak Terhadap Siswa

Faktakalbar.id, PONTIANAK - Masyarakat dan dunia pendidikan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dihebohkan dengan beredarnya sebuah video asusila di media sosial. Video tersebut diduga melibatkan dua oknum guru dari salah satu SMKN di Kota Pontianak yang melakukan hubungan intim sesama jenis. Laporan terkait dugaan tindakan asusila ini dikirimkan langsung oleh seorang warga kepada Faktakalbar.id, Kamis (20/11) malam. Pelapor melampirkan link yang menunjukkan identitas seorang pendidik dan link video yang menampilkan adegan tersebut. Video ini sendiri mulai viral di platform X (sebelumnya Twitter) sejak tiga hari lalu, bahkan disebut sudah beredar sejak tahun 2024. Adegan yang melanggar norma agama, kesusilaan, dan mencoreng dunia pendidikan Kalbar ini diduga direkam sendiri oleh kedua oknum tersebut. Kedua pria yang diduga terlibat skandal ini diketahui mengajar di sekolah yang sama. Peristiwa ini sontak menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat Pontianak. Namun, kekhawatiran terbesar datang dari wali murid. Seorang orang tua siswa SMKN yang namanya enggan disebutkan mengungkapkan rasa tidak amannya. "Kami sebagai orang tua sekarang merasa tidak aman menitipkan anak di sekolah. Guru adalah orang yang kami percaya sepenuhnya. Kalau kasus seperti ini benar terjadi di lingkungan sekolah, bagaimana kami bisa yakin bahwa anak kami berada di ruang yang aman dan terlindungi?" ujarnya. Baca Juga:  Jejak Digital Viral di Platform X, Dugaan Skandal Asusila Dua Oknum Pendidik Guncang Pontianak Lebih jauh, pengamat juga menyoroti akar masalah di balik Skandal Guru Sesama Jenis Pontianak ini. Muhammad Viki Riandi , Founder Komunitas Sayang Jiwa dan Otak ( ksjo_id ), menegaskan bahwa kasus ini harus dilihat sebagai fenomena gunung es. "Kasus yang terjadi di SMK Pontianak ini sungguh memprihatinkan dan harus menjadi perhatian serius kita semua. Guru adalah figur yang seharusnya menjaga marwah pendidikan, namun ketika ia terseret dalam perilaku seksual menyimpang, yang rusak bukan hanya etika profesi, tetapi juga rasa aman para siswa," ujar Viki, Jumat (21/11). Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa perilaku menyimpang jarang berdiri sendiri. Menurutnya, hal itu merupakan tanda adanya kerusakan moral, penyalahgunaan wewenang/otoritas, dan hilangnya batas profesional. "Kami memandang persoalan disorientasi perilaku seksual sangat erat kaitannya dengan adiksi pornografi yang hari ini telah menjangkau hampir seluruh lapisan usia. Paparan pornografi yang massif dan tidak terkendali telah membentuk pola pikir yang melenceng dan mendorong seseorang untuk menormalisasi perilaku menyimpang," tegas Viki. Baca Juga:  Viral! Cara Chat di Spotify untuk Kirim Pesan dan Lagu, Fitur Message Spotify Resmi Hadir Runtuhnya figur guru ini dikhawatirkan memiliki Dampak Psikis Siswa yang serius. Erosi Kepercayaan: Terbongkarnya skandal ini secara langsung merusak kredibilitas guru sebagai panutan, menyebabkan siswa berpotensi mengalami erosi kepercayaan fundamental terhadap figur otoritas. Trauma dan Kebingungan: Dampaknya bagi siswa tidak bisa diremehkan. Rasa trauma, kehilangan kepercayaan kepada guru, kebingungan identitas, kecemasan, hingga gangguan belajar adalah konsekuensi nyata yang dapat menghantui mereka hingga dewasa. Rasa Tidak Aman: "Runtuhnya satu figur guru saja bisa mengacaukan ekosistem psikologis sebuah sekolah," tambah Viki, terutama di tengah maraknya paparan konten eksplisit di ruang digital. Muhammad Viki Riandi juga menyampaikan kritik konstruktif kepada pemerintah. Ia menilai bahwa pemerintah tidak bisa hanya bereaksi setelah kasus terjadi. "Pemerintah perlu memiliki strategi nasional yang lebih kokoh dalam mencegah adiksi pornografi dan penyimpangan seksual, terutama yang melibatkan tenaga pendidik. Screening integritas dan asesmen kesehatan mental pendidik belum menjadi standar nasional yang ketat," kritiknya. Baca Juga:  Cerita Di balik Karangan Bunga “Top Pelakor” Viral Pontianak, Terdapat Dugaan Jaringan Bisnis Ilegal Ia mendesak agar kasus ini menjadi momentum pembenahan: Pemerintah harus memperkuat regulasi rekrutmen dan pengawasan guru. Memastikan adanya asesmen psikologis berkala bagi pendidik. Sekolah harus dilengkapi mekanisme pelaporan yang tidak membuat korban takut, serta menyediakan pendampingan psikologis jangka panjang bagi siswa yang terdampak. Dunia pendidikan membutuhkan guru yang bukan hanya kompeten, tetapi kuat dalam integritas dan sehat secara mental. (RN)