Wagub Kalbar Sindir Perusahaan Tambang Tak Peduli Budaya, Nyumbang Gawai Cuma Rp1,5 Juta

Faktakalbar.id, PONTIANAK -  Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan , melontarkan kritik tajam terhadap minimnya kontribusi sosial perusahaan-perusahaan tambang emas terhadap masyarakat dan kebudayaan lokal di Kalimantan Barat. Ia menyoroti ketimpangan besar antara kekayaan yang dikeruk dari Bumi Khatulistiwa dan kepedulian perusahaan terhadap kegiatan budaya daerah seperti Pekan Gawai Dayak. Dalam sambutannya saat membuka Pekan Gawai Dayak ke-39 , Selasa (20/5/2025), Krisantus menyindir keras perusahaan tambang yang selama ini mengambil hasil dari tanah Kalbar namun tidak menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat adat, bahkan hanya memberi donasi yang dinilainya tidak layak. “Ini mungkin sudah ratusan triliun duit dikeruk dari Kalimantan Barat memanfaatkan Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, nyumbang 1,5 juta. Masa nyumbang 1,5 juta. Itu kalau mereka hadir, saya tunjuk biji matanya. Memang kurang ajar,” tegas Krisantus dengan nada tinggi. Sindiran untuk CSR yang Sekadar Formalitas Menurut Krisantus, partisipasi perusahaan dalam acara budaya seperti Gawai Dayak semestinya menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab sosial (CSR). Ia menyayangkan bahwa banyak perusahaan hanya menjalankan CSR sebagai formalitas atau sekadar pencitraan tanpa benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. “Kalau mereka sudah mengambil dari tanah ini, paling tidak masyarakat yang punya tanah harus bisa merasakan hasilnya. Bukan cuma mengeruk dan pergi tanpa bekas,” ucapnya. Kekayaan SDA Harus Kembali ke Rakyat Lebih lanjut, Krisantus menegaskan bahwa Kalimantan Barat bukan hanya objek eksploitasi, tapi harus menjadi subjek pembangunan. Ia menuntut perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam untuk tunduk pada aturan pemerintah dan berkontribusi nyata dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. “Kalau tidak mau ikut aturan pemerintah, mending angkat kaki jak,” tegasnya. Pernyataan Krisantus ini mempertegas tuntutan Pemprov Kalbar agar perusahaan tambang tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis terhadap masyarakat dan budaya di daerah tempat mereka beroperasi. (Mro)