Wagub Kalbar Tolak Keras Wacana Pembekuan Rekening dan Pengambilalihan Tanah Terlantar

Faktakalbar.id, PONTIANAK - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat , Krisantus Kurniawan, melontarkan kritik tajam terhadap dua wacana kebijakan pemerintah pusat, yaitu pembekuan rekening bank yang tidak aktif dan pengambilalihan tanah terlantar oleh negara. Pernyataan tegas ini disampaikannya di sela-sela Kongres ke-6 PDI Perjuangan yang berlangsung di Bali. Baca Juga: DPRD Sambas Soroti Kebijakan PPATK Soal Pemblokiran Rekening Tidak Aktif Menurutnya, kedua kebijakan tersebut berpotensi besar merugikan masyarakat kecil dan memicu gejolak sosial jika diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi riil di daerah. Sorotan Terhadap Dampak Pembekuan Rekening Krisantus secara khusus menyoroti dampak dari wacana pembekuan rekening bagi masyarakat di pedalaman Kalimantan Barat. Ia menjelaskan bahwa tidak semua warga telah akrab dengan teknologi digital dan memiliki akses internet yang memadai. Baca Juga: PPATK Blokir 31 Juta Rekening Dormant, Dana Nasabah Dijamin Aman Banyak yang menggunakan rekening bank hanya sebagai sarana menabung yang aman, tanpa fasilitas modern seperti ATM. “Misalnya kita di Kalbar, tidak semua punya internet, tidak semua punya jaringan internet. Masih banyak daerah blank spot. Jadi orang-orang di kampung itu bikin rekening, dia hanya menyimpan uang di situ. Dia tidak punya ATM, Nah kalau dibekukan bagaimana? Itu kan hak pribadi dia,” tegas Krisantus. Ancaman Gejolak Sosial Akibat Isu Tanah Selain itu, ia juga menentang keras rencana pengambilalihan tanah terlantar. Menurut Krisantus, penerapan kebijakan ini secara serampangan dapat menyulut konflik horizontal di tengah masyarakat. Baca Juga: Tanah Bersertifikat Terlantar Bisa Disita Negara, Ini Aturannya Ia bahkan secara terbuka mengancam akan memimpin aksi demonstrasi jika kebijakan tersebut merugikan warga di wilayahnya. Baginya, kebijakan ini adalah "api dalam sekam" yang bisa membakar stabilitas sosial kapan saja. “Kalau tanah yang nganggur diambil negara sama saja. Kalau ini terjadi kepada warga Kalbar, saya akan teriak lagi. Demo lagi. Saya suruh rakyat demo nanti. Bentar lagi tunggu saja, ini api dalam sekam,” tegasnya dengan nada tinggi. Sikap kritis yang ditunjukkan Wagub Kalbar ini menegaskan posisinya sebagai pembela kepentingan masyarakat daerah dalam menghadapi kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak populis. (*Red))