Wagub Krisantus Kritik Keras Perusahaan yang Jadikan Masyarakat Kambing Hitam Karhutla

Faktakalbar.id, PONTIANAK  – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyayangkan sikap perusahaan besar yang kerap menjadikan masyarakat kecil sebagai kambing hitam dalam isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Ia menyoroti pendekatan hukum yang represif oleh Aparat Penegak Hukum (APH) tanpa diimbangi upaya preventif. “Kami tidak ingin masyarakat kecil atau peladang-peladang kecil ini jadi sasaran terhadap pendekatan hukum yang kita lakukan secara represif tanpa melakukan pendekatan preventif. Kasihan mereka,” ujar Krisantus dalam Press Conference Apel Kesiapsiagaan Karhutla Tahun 2025 di Balai Petitih, Kantor Gubernur, Kamis (5/6/2025). Krisantus menegaskan bahwa sistem ladang berpindah merupakan kearifan lokal Kalimantan Barat yang perlu mendapat pendekatan khusus. Baca Juga:   Kementerian Kehutanan Gelar Apel Siaga Pengendalian Karhutla di Kantor Gubernur Kalbar “Karena saya memang berasal dari daerah tersebut, mengetahui secara persis, bagaimana dilaksanakannya kearifan lokal. Maka kami, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentu terus memberikan edukasi supaya bagaimana ke depan kita tidak perlu membakar lagi untuk membuka ladang,” ucapnya. Ia menambahkan bahwa kearifan lokal ini tidak boleh justru menjadikan masyarakat sebagai korban, baik akibat kebakaran hutan dan lahan maupun penegakan hukum yang tidak berimbang. “Saya tidak ingin rakyat Kalimantan Barat menjadi korban karhutla, bukan hanya korban kebakaran, tetapi korban penegakan hukum yang tidak dilakukan secara preventif,” tegasnya. Krisantus mengkritik keras perusahaan besar yang sering kali lepas tanggung jawab, sementara peladang kecil disalahkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen mendorong edukasi dan pendekatan preventif untuk mengurangi karhutla tanpa merugikan masyarakat. Baca Juga:   Hotspot Turun 55%: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Ungkap Strategi Pengendalian Karhutla Kalbar (mro)