Wakil Ketua KPK: 51 Persen Korupsi yang Ditangani Berasal dari Pemda

Faktakalbar.id, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menegaskan bahwa praktik suap di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) masih mendominasi peta kasus korupsi di Indonesia. Data KPK menunjukkan bahwa separuh lebih kasus yang mereka tangani melibatkan pejabat lokal. Baca Juga: Efek Kasus Suap Bupati, KPK Kini Dalami Proyek Monumen Reog Ponorogo Wakil Ketua KPK , Fitroh Rohcahyanto, mendorong para pimpinan daerah untuk memperkuat integritas dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Hal ini disampaikannya di hadapan 25 walikota/bupati peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025 di Gedung Trigatra, Lemhannas, Jakarta. “51 persen perkara korupsi yang ditangani berasal dari lingkungan pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif,” kata Fitroh, Jumat (7/11/2025). Fitroh memaparkan data spesifik. Dari total 1.666 perkara yang telah ditangani oleh KPK, sebanyak 854 kasus di antaranya melibatkan pejabat di daerah. Baca Juga: KPK ‘Sapu’ Riau, Gubernur Abdul Wahid dan Pejabat PUPR Terjaring OTT Menurut dia, fenomena maraknya korupsi di daerah ini berkaitan erat dengan tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan para kandidat saat pemilihan kepala daerah ( Pilkada ). Biaya tinggi ini, lanjutnya, mendorong terjadinya praktik transaksional yang koruptif setelah kandidat terpilih. “Para kandidat sering terjebak dalam lingkaran pemodal, yang kemudian menuntut imbal balik berupa proyek. Inilah akar dari banyak kasus korupsi di daerah,” ujarnya. Fitroh menegaskan bahwa korupsi selalu berawal dari niat jahat, meskipun seringkali dibungkus dengan dalih kebutuhan politik atau budaya yang permisif. Untuk mencegah korupsi di daerah, ia menekankan bahwa pencegahan harus dimulai dari kesadaran diri dan komitmen moral. Baca Juga: Pengembangan Kasus OTT Gubernur Riau, Rumah Dinas Abdul Wahid Digeledah Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan internal, transparansi anggaran, serta pemanfaatan teknologi digital seperti e-procurement , e-planning , dan e-audit . Selain integritas, Fitroh menilai pemimpin juga harus memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. “Puncak kualitas seorang pemimpin adalah kebijaksanaan,” ucap dia. (*Red)