WALHI Soroti Belasan Ribu Titik Panas, 1.351 Karhutla Berada di Konsesi Perusahaan

Faktakalbar.id, NASIONAL – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( WALHI ) mencatat kemunculan 11.189 titik panas ( hotspot ) indikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia selama hampir empat pekan pertama bulan Maret 2026. Dari total tersebut, WALHI menyoroti secara khusus temuan 1.351 titik karhutla di konsesi perusahaan beserta wilayah sekitarnya yang melibatkan 15 korporasi besar. Baca Juga:  WALHI Catat 1.316 Titik Panas Karhutla di Kalbar Sepanjang Februari 2026 Rincian temuan tersebut mencakup 699 titik api di dalam dan sekitar konsesi 5 perusahaan sawit, 285 titik api di wilayah 5 perusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan 367 titik api di area 5 perusahaan tambang. Korporasi yang arealnya teridentifikasi memiliki titik panas antara lain PT Limpah Sejahtera, PT Lestari Alam Raya, PT Meskom Agro Sarimas, PT Sumatra Unggul Makmur, PT Trisetya Usaha Mandiri 2, PT Sekato Pratama Makmur, PT Bhatara Alam Lestari, PT Arara Abadi, PT Wira Karya Sakti, PT Grace Putri Perdana, Kaltim Prima Coal (KPC), Vale Indonesia Tbk, Laman Mining, Weda Bay Nickel, dan Kideco Jaya Agung. Sejumlah perusahaan di atas bahkan tercatat berulang kali memiliki titik api setiap tahunnya. Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, menyatakan bahwa kondisi ini diperparah oleh ancaman cuaca ekstrem dan keterbatasan anggaran penanganan bencana pemerintah pada tahun 2026. “Keberulangan karhutla ini menunjukkan tidak adanya kemajuan dalam perbaikan tata kelola dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan. Karhutla tahun ini bisa sangat besar dampaknya, sebab fenomena iklim El Niño ekstrem yang sering disebut sebagai “Godzilla” diperkirakan akan menyebabkan peningkatan suhu yang signifikan di Indonesia dan berbagai wilayah dunia dalam beberapa bulan ke depan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksikan bahwa kondisi ini akan terjadi bersamaan dengan fase positif Indian Ocean Dipole (IOD), yang berpotensi memperpanjang dan memperparah musim kemarau. Kombinasi kedua fenomena tersebut diperkirakan akan memicu cuaca panas ekstrem yang berlangsung lebih lama, bahkan hingga Oktober 2026,” kata Uli. Uli menambahkan bahwa Dana Siap Pakai (DSP) bencana 2026 hanya sebesar Rp4,63 triliun dan pagu BNPB sebesar Rp491 miliar, jauh di bawah biaya historis penanganan karhutla. “Tentunya ini akan menjadi bayang-bayang buruk, tidak menutup kemungkinan dampak karhutla bisa sebesar 2015 lalu. Karhutla 2015 biaya penanganan yang dikeluarkan hanya 500 miliar tetapi dampaknya sangat buruk dan meluas. Artinya, dalam konteks kemanusiaan, anggaran memang mempengaruhi cukup besar dalam penanganan, tetapi tidak menjawab akar persoalaannya. Disini lah tuntutan untuk menangih pertanggungjawabab korporasi, penegakan hukum dan perbaikan tata kelola menemukan titik kemendesakkannya,” tambah Uli. Di tingkat daerah, Provinsi Riau menjadi episentrum dengan 271 hotspot yang mayoritas berada di kawasan lahan gambut. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau, Eko Yunanda, menyoroti kegagalan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana dan ketidaktegasan terhadap korporasi. “Pemerintah saat ini hanya bertindak cepat saat upaya pemadaman, namun tidak melakukan perbaikan pada akar persoalan kenapa karhutla selalu berulang setiap tahunnya. Data kami menunjukkan adanya indikasi 100 hotspot yang tersebar di 10 perusahaan perkebunan sawit dan kayu. Lebih parahnya titik api juga ditemukan di areal izin korporasi di pulau-pulau kecil seperti Pulau Rupat, Bengkalis, dan Mendol. Hal ini seharusnya menjadi momentum Pemerintah melakukan evaluasi perizinan secara menyeluruh hingga mencabut korporasi yang areal kerjanya berulang kali terbakar. Terlebih perusahaan yang memiliki riwayat pelanggaran dan merusak lingkungan hidup,” ujar Eko. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Barat dengan temuan 679 titik hotspot sepanjang Januari-Maret. Dampak karhutla di wilayah ini bahkan telah mengakibatkan satu orang meninggal dunia di Desa Galang, Mempawah. Baca Juga:  WALHI Kalbar : Smelter PT. BAI Ambisi Jokowi yang Bahaya bagi Lanskap Sungai Kunyit Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, menegaskan bahwa fenomena karhutla di konsesi perusahaan adalah wujud kejahatan ekologis. “Pertama, sebaran titik hotspot yang berada di konsesi sawit dan HTI (seperti PT Limpah Sejahtera dan PT Bhatara Alam Lestari) menunjukan betapa buruknya tata kelola lahan perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan secara sengaja melakukan pembukaan Ekosistem Gambut dengan melakukan pembuatan kanal-kanal drainase yang menyebabkan gambut menjadi rusak dan kehilangan fungsi. Kedua, Pola Kebakaran yang terencana, Analisis overlay menunjukkan titik api tidak muncul secara acak, melainkan terkonsentrasi di dalam konsesi Fenomena El Nino hanyalah pemicu, namun kondisi lahan yang rusak dan kering akibat aktivitas korporasi adalah pemicu utamanya. Ketiga, WALHI Kalbar mendesak Pemerintah berhenti menggunakan alasan cuaca sebagai penyebab terjadinya karhutla. Akan tetapi pemerintah harus belajar dari kesalahan akan keberulangan kebakaran lahan di lokasi yang sama setiap tahun. Ini sekaligus membuktikan negara gagal dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap tata kelola lahan,” katanya. (*Red)