Wali Kota Pontianak Dorong LPM Perkuat Peran dalam Pembangunan Kota

Faktakalbar.id, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) untuk memperkuat peran dan sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Baca Juga:   Stok Bahan Pokok Aman, Edi Rusdi Kamtono Imbau Warga Pontianak Tidak Panic Buying LPM dinilai memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pihak eksekutif maupun legislatif, Senin (16/03/2026). Pemerintah Kota Pontianak berharap LPM tidak sekadar menjadi organisasi formal di tingkat kelurahan, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat. Edi menilai, selama ini peran lembaga tersebut di beberapa wilayah masih belum optimal. “Namanya juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah Kota sangat berharap LPM bisa berkolaborasi dan bersinergi dalam setiap langkah pembangunan,” ujarnya saat menghadiri dialog kemasyarakatan LPM di Grand Mahkota Hotel. Untuk memaksimalkan fungsi tersebut, Edi berencana memperkuat regulasi yang memberikan ruang partisipasi lebih besar bagi LPM, terutama dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hal ini bertujuan agar aspirasi kebutuhan wilayah dapat tersampaikan dengan lebih efektif. “Nanti kita buat aturan yang lebih jelas, supaya dalam setiap pembahasan Musrenbang peran LPM bisa lebih besar,” jelasnya. Lebih lanjut, Edi menekankan bahwa pendekatan pembangunan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda, mulai dari kawasan perdagangan hingga pemukiman pesisir sungai. Menurutnya, potensi budaya dan jasa di setiap kecamatan akan lebih mudah dikembangkan jika masyarakat bersinergi melalui semangat gotong royong. “Kalau masyarakat bisa bersinergi, terutama dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, tentu pemerintah akan lebih mudah mewujudkan visi pembangunan kota,” katanya. Senada dengan hal tersebut, Ketua LPM Kota Pontianak Agus Sugianto menekankan pentingnya posisi LPM sebagai mitra kelurahan. Baca Juga:   Motif Indomie dan Uang Kertas, Jadi Tren Baju Lebaran 2026 di Pasar Tengah Pontianak Ia mengakui adanya tantangan di lapangan, di mana LPM terkadang hanya dilibatkan saat seremonial Musrenbang saja. “Saya sering mendengar dari teman-teman bahwa LPM ini kadang hanya dipanggil ketika Musrenbang saja. Padahal sesuai aturan, LPM adalah mitra kelurahan dan juga mitra masyarakat dalam pembangunan,” jelas Agus. Sosok yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak ini menegaskan bahwa kunci keberhasilan program pemberdayaan terletak pada komunikasi dua arah antara lurah dan pengurus LPM. Ia meminta seluruh pengurus proaktif membantu menyelesaikan persoalan warga. “Kalau LPM-nya aktif tetapi lurahnya tidak interaktif, tentu sulit berjalan bersama. Begitu juga sebaliknya. Jadi harus ada komunikasi dan kolaborasi yang baik antara lurah dan LPM,” pungkasnya. (FR)