Sektor Jasa Jadi Tulang Punggung, Wali Kota Pontianak Susun RKPD 2026–2027

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa kondisi ekonomi Kota Pontianak secara umum masih menunjukkan tren positif meski dihadapkan pada ketidakpastian global. Baca Juga:   Bantu Kebutuhan Lebaran, TP PKK Pontianak Salurkan 1.500 Paket Sembako Murah Capaian ini menjadi fondasi utama dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 dan RKPD Tahun 2027, Kamis (12/3/2026). Hal tersebut disampaikan Edi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Asumsi dan Kerangka Ekonomi Makro Kota Pontianak di Aula Muis Amin Bapperida Pontianak. Forum ini bertujuan merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan variabel ekonomi di tingkat lokal hingga global. “Dokumen ini nantinya akan menjadi dasar bagi kita dalam menyusun program pembangunan Kota Pontianak ke depan,” ujar Edi di hadapan para peserta FGD. Dari sisi indikator makro, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak pada tahun 2025 menunjukkan performa impresif di angka 82,80. Baca Juga:   Sahur Gratis Saat I’tikaf di Masjid Mujahidin Pontianak Capaian ini melampaui target awal sebesar 82,73 dan berada jauh di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Barat (72,09) maupun nasional (75,90). Pertumbuhan ekonomi kota pada 2025 juga tercatat stabil di angka 5,34 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di level 5,11 persen. Edi menekankan bahwa pertumbuhan ini menjadi kunci dalam penciptaan lapangan kerja bagi warga kota. “Pertumbuhan ekonomi ini sangat penting karena berkaitan dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin besar pula peluang kerja yang bisa tercipta,” jelasnya. Mengingat Pontianak tidak memiliki sektor tambang maupun perkebunan besar, Edi menegaskan bahwa sektor jasa merupakan tulang punggung ekonomi yang harus terus diperkuat. Pemerintah kota berkomitmen mendorong investasi di bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, hingga kuliner seperti kafe dan restoran. Meski demikian, Edi mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap hambatan distribusi logistik dan konflik geopolitik global yang dapat memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Salah satunya adalah kendala distribusi barang dari pelabuhan utama yang berimbas pada rantai pasokan di daerah. “Pontianak adalah kota jasa. Karena itu kita harus mendorong investasi di sektor jasa yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (FR)