Wapres Gibran Berpeluang Buka Kantor di Papua, Fokus Tangani Pembangunan dan HAM

Faktakalbar.id, NASIONAL - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan , Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi membuka kantor di Papua. Hal ini berkaitan dengan rencana penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani berbagai persoalan di wilayah tersebut. Baca Juga: Pimpinan DPR dan MPR Tanggapi Surat Pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI Menurut Yusril, penugasan tersebut akan dituangkan secara resmi melalui Keputusan Presiden (Kepres). Ia menekankan bahwa hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan penyelesaian masalah di Papua, termasuk isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM). "Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," kata Yusril dalam acara Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 , Selasa (8/7). Yusril menyebutkan bahwa selama beberapa hari terakhir, pemerintah tengah berdiskusi untuk menugaskan Wapres Gibran secara langsung dalam percepatan pembangunan Papua. "Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua," ujarnya. Lebih dari sekadar pembangunan fisik, Gibran juga akan bertugas menangani berbagai persoalan terkait HAM di Papua. Pemerintah dinilai ingin memastikan bahwa pembangunan di wilayah timur Indonesia ini juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Baca Juga: Forum Purnawirawan TNI Desak DPR Segera Proses Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka Dalam kesempatan yang sama, Yusril turut menyampaikan pandangannya terkait keputusan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri HAM. Ia menilai pilihan tersebut tepat mengingat latar belakang Pigai sebagai aktivis HAM asal Papua. "Langkah Pak Prabowo menunjuk Natalius Pigai sangat tepat. Beliau berasal dari Papua dan punya rekam jejak sebagai aktivis HAM," tambah Yusril. Langkah-langkah ini menunjukkan pendekatan baru pemerintah dalam menangani isu Papua secara lebih menyeluruh, dengan menempatkan tokoh-tokoh strategis langsung di lapangan. Baca Juga: Prabowo dan Gibran Resmi Dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029 (*Red)