BPS Singkawang Siap Gelar Sensus Ekonomi 2026 Ciptakan Basis Data Usaha Akurat

Faktakalbar.id, SINGKAWANG — Badan Pusat Statistik ( BPS ) Kota Singkawang bersiap menggelar Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai langkah strategis untuk memperbarui basis data ekonomi daerah dan nasional. Rencana pendataan komprehensif ini diumumkan langsung dalam konferensi pers di Kantor Wali Kota Singkawang pada Rabu (29/4/2026) yang bertujuan memetakan struktur serta daya saing ekonomi riil masyarakat secara mutakhir. Baca Juga:  Pemkot Singkawang Kebut Pengembangan Bandara Melalui Skema Pembiayaan Pusat Kepala BPS Kota Singkawang Yanuar Lestariadi menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan program pendataan skala besar yang dilaksanakan secara rutin setiap 10 tahun sekali. Program SE2026 ini merupakan pelaksanaan kelima kalinya sejak pertama kali digulirkan pada tahun 1986 silam, yang kemudian berlanjut pada tahun 1996, 2006, dan 2016. “Ini bukan sekadar pendataan rutin. Sensus ekonomi menjadi fondasi utama dalam melihat kondisi riil dunia usaha, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berbasis data,” kata Yanuar. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dirancang untuk menghasilkan data yang akurat dan menyeluruh mengenai seluruh kegiatan ekonomi di masyarakat. Proses pendataan ini akan mencakup seluruh sektor kegiatan usaha, kecuali sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib, serta aktivitas rumah tangga yang bertindak sebagai pemberi kerja. “Data yang dihimpun akan mencakup profil usaha, karakteristik, hingga kinerja ekonomi. Dari sini kita bisa memetakan kekuatan ekonomi daerah, termasuk posisi UMKM dan potensi sektor unggulan,” katanya. Dalam proses eksekusi di lapangan, petugas BPS akan menghimpun berbagai informasi krusial dari para pelaku usaha. Data tersebut meliputi identitas usaha seperti nama, alamat, Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga karakteristik operasional yang mencakup jumlah tenaga kerja, pemanfaatan teknologi digital, serta kepemilikan izin dan sertifikasi. Aspek penting lainnya seperti pendapatan, pengeluaran, aset usaha, hingga informasi sosial rumah tangga juga turut diinventarisasi. Yanuar menambahkan bahwa data yang terkumpul nantinya akan menjadi rujukan utama dalam merespons berbagai isu strategis nasional maupun daerah. Hal ini mencakup daya saing usaha, peta ekonomi wilayah, serta transisi menuju penerapan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. “Hasil sensus ini tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga bermanfaat bagi pelaku usaha dalam membaca peluang pasar, menyusun strategi bisnis, hingga mengakses pembiayaan,” jelasnya. Terkait jadwal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, kegiatan akan dibagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama berupa pengisian kuesioner secara mandiri untuk kategori usaha menengah dan besar yang dijadwalkan berlangsung dari 1 Mei hingga 30 Juni 2026. Tahap kedua adalah pendataan langsung ke lapangan secara tatap muka (door to door) yang diagendakan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Menghadapi proses pendataan besar ini, BPS menjamin bahwa seluruh data responden dijaga kerahasiaannya berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Yanuar memastikan data hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan bukan untuk audit, investigasi aparat, maupun pemeriksaan perpajakan. “Kami menjamin kerahasiaan data responden. Informasi yang diberikan tidak akan digunakan untuk kepentingan di luar statistik,” ujarnya. Pihak BPS mengajak partisipasi aktif seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan keterangan yang jujur kepada petugas sensus. “Kami mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar. Partisipasi ini sangat menentukan kualitas data dan arah pembangunan ke depan,” katanya. “Jawaban yang diberikan hari ini akan menjadi pijakan dalam merancang kebijakan ekonomi masa depan,” ujarnya. (*Red)