BPS Tegaskan Masuk DTSEN Tak Otomatis Jadi Penerima Bansos

Faktakalbar.id - Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan masyarakat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak otomatis menjadi penerima bantuan sosial (bansos) atau manfaat dari program pemerintah tertentu.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa DTSEN merupakan social registry atau basis data sosial dan ekonomi masyarakat. Data tersebut berbeda dengan beneficiary registry atau daftar penerima bantuan.

DTSEN Bukan Daftar Penerima Bansos

Amalia menjelaskan DTSEN menghimpun data penduduk Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dalam satu basis data.

Dengan demikian, seseorang yang tercatat dalam DTSEN tidak serta-merta mendapatkan bansos. Penetapan penerima manfaat tetap dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait berdasarkan kebijakan dan kriteria masing-masing program.

“Daftar bantuan ataupun beneficiary registry atau daftar bantuan penerima program itu ditentukan oleh masing-masing menteri terkait sesuai dengan kebijakannya masing-masing,” ujar Amalia.

Masuk Desil Tertentu Juga Tidak Otomatis Dapat Bantuan

BPS juga menjelaskan bahwa kelompok desil dalam DTSEN bukan satu-satunya penentu seseorang mendapatkan bantuan.

Sebagai contoh, dalam program Sekolah Rakyat, kelompok sasaran dapat mengacu pada masyarakat yang berada di desil 1 dan 2. Namun, masyarakat yang masuk dalam kelompok tersebut tetap harus memenuhi kriteria tambahan yang ditetapkan kementerian terkait.

Artinya, posisi desil dalam DTSEN perlu dipahami sebagai salah satu informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, bukan jaminan bahwa seseorang akan menerima program bantuan tertentu.

Data DTSEN Terus Diperbarui

Amalia mengatakan DTSEN merupakan data yang bersifat dinamis. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga data perlu diperbarui secara berkala agar semakin sesuai dengan kondisi sebenarnya.

BPS juga mengajak masyarakat ikut berperan dalam pemutakhiran data. Apabila terdapat informasi mengenai kondisi sosial ekonomi keluarga yang belum sesuai, masyarakat dapat mengajukan koreksi melalui mekanisme yang disediakan pemerintah.

Pemutakhiran tersebut menjadi bagian penting agar pemerintah memiliki data yang lebih akurat dalam menentukan sasaran berbagai program.

4,3 Juta KPM Baru Teridentifikasi

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa pemanfaatan DTSEN telah membantu pemerintah menemukan masyarakat yang sebelumnya belum menerima bantuan.

Menurutnya, sebanyak 4.330.417 keluarga penerima manfaat (KPM) yang sebelumnya tidak pernah menerima bantuan kini menjadi penerima program, baik Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai, maupun bantuan iuran.

Meski demikian, pemerintah mengakui proses pemutakhiran DTSEN masih terus berjalan. Data yang belum sesuai akan diperiksa dan diperbaiki melalui proses verifikasi serta validasi.

Masyarakat Diminta Aktif Memperbarui Data

BPS menilai keterlibatan masyarakat diperlukan untuk menjaga kualitas DTSEN. Data yang akurat diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan dan mengarahkan program sesuai sasaran.

Karena itu, masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data sosial ekonomi dapat memanfaatkan kanal resmi yang disediakan pemerintah untuk mengajukan pembaruan atau koreksi.

Dengan pemutakhiran yang dilakukan secara berkelanjutan, DTSEN diharapkan dapat menjadi basis data yang semakin akurat dalam mendukung kebijakan pemerintah dan penyaluran berbagai program kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.