Digitalisasi Perlinsos Diperluas, Pemerintah Tekankan Prinsip Keadilan
Pemerintah memperluas Perlinsos Digital untuk meningkatkan ketepatan sasaran bansos. Program ditargetkan menjangkau 48 juta kepala keluarga pada akhir 2026.
Faktakalbar.id - Pemerintah terus memperluas penerapan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital sebagai upaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan transformasi digital perlindungan sosial diarahkan agar masyarakat yang berhak memperoleh bantuan dapat lebih mudah terdata dan mengakses program pemerintah.
Perlinsos Digital saat ini masih dalam tahap uji coba dan akan diperluas secara bertahap. Pemerintah menargetkan cakupan program tersebut dapat menjangkau lebih banyak keluarga penerima manfaat hingga akhir 2026.
Target Perluasan Perlinsos Digital
Dalam pelaksanaannya, pemerintah mencatat sekitar 4,3 juta kepala keluarga telah terdaftar di 258 kabupaten/kota yang menjadi lokasi uji coba Perlinsos Digital.
Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 48 juta kepala keluarga pada Desember 2026.
Untuk mendukung perluasan tersebut, pemerintah juga membutuhkan Agen Perlinsos. Khusus di Pulau Jawa, sekitar 250 ribu agen ditargetkan dapat membantu masyarakat dalam proses pendaftaran maupun pengajuan sanggahan apabila terdapat ketidaksesuaian data.
Luhut menegaskan Agen Perlinsos tidak memiliki kewenangan menentukan seseorang berhak atau tidak menerima bantuan. Mereka berfungsi sebagai fasilitator yang membantu masyarakat mengakses sistem.
Penentuan kelayakan penerima bantuan dilakukan melalui proses verifikasi sistem berdasarkan data yang terintegrasi.
Bantuan Diharapkan Lebih Tepat Sasaran
Digitalisasi Perlinsos juga ditujukan untuk mengurangi proses birokrasi yang panjang dalam pengajuan bantuan. Masyarakat nantinya dapat melakukan pendaftaran maupun menyampaikan sanggahan apabila data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pemerintah berharap mekanisme tersebut dapat mengurangi risiko masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bantuan justru tidak masuk dalam daftar penerima.
Selain memperluas akses, pemerintah juga menyiapkan sistem perlindungan sosial berbasis kecerdasan buatan (AI) yang ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober hingga November 2026.
Sistem tersebut dirancang untuk membantu proses pendataan dan penyaluran bantuan agar lebih efektif.
Bansos Akan Disalurkan Langsung
Dalam rencana transformasi tersebut, pemerintah juga menyiapkan mekanisme penyaluran bantuan sosial secara langsung ke rekening penerima.
Pemerintah menargetkan sekitar 50 juta masyarakat yang masuk kelompok termiskin dapat menjadi sasaran program. Dana bantuan nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembayaran listrik, membeli beras hingga bahan bakar.
Luhut mengatakan transformasi tersebut diharapkan dapat memberikan rasa keadilan karena bantuan diberikan langsung kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
Meski demikian, pemerintah masih mengkaji sejumlah mekanisme untuk memastikan bantuan digunakan sesuai kebutuhan dan tidak disalahgunakan.
Dengan perluasan Perlinsos Digital, pemerintah berharap sistem perlindungan sosial ke depan menjadi lebih akurat, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara lebih tepat.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
