Evaluasi MBG Terbaru, Pemerintah Kaji Perubahan Sistem dari Sentralisasi ke Desentralisasi

Faktakalbar.id - Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pola pelaksanaan program yang selama ini banyak dilakukan secara terpusat.

Evaluasi tersebut membuka peluang perubahan sistem dari sentralisasi menuju desentralisasi. Pendekatan ini dinilai dapat membuat pelaksanaan MBG lebih menyesuaikan kondisi, kebutuhan, serta karakteristik masing-masing daerah.

Pelaksanaan MBG Dinilai Perlu Menyesuaikan Kondisi Daerah

Program MBG memiliki cakupan yang sangat luas sehingga pelaksanaannya menghadapi tantangan yang berbeda-beda di setiap wilayah.

Kondisi geografis, ketersediaan bahan pangan, infrastruktur, hingga kemampuan distribusi tidak selalu sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Karena itu, pola pelaksanaan yang terlalu terpusat dinilai perlu dievaluasi agar program dapat berjalan lebih efektif.

Desentralisasi dapat memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk menyesuaikan pengadaan dan penyediaan makanan dengan kondisi lokal, selama tetap mengikuti standar gizi dan keamanan pangan yang ditetapkan pemerintah.

Desentralisasi Bisa Libatkan Potensi Ekonomi Lokal

Perubahan pola pelaksanaan juga berpotensi memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal.

Dalam sejumlah kajian, desentralisasi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai dapat membuka ruang bagi UMKM, koperasi, sekolah, serta pemasok bahan pangan di daerah untuk terlibat dalam rantai pasok MBG.

Model seperti ini diharapkan tidak hanya mendukung penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar.

Salah satu rekomendasi yang pernah disampaikan CORE Indonesia adalah mengembangkan alternatif model dapur, termasuk optimalisasi dapur UMKM, dapur sekolah, dan dapur koperasi. Pendekatan tersebut dinilai dapat memperpendek rantai pasok sekaligus menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi daerah.

Tetap Perlu Standar Nasional

Meski pelaksanaan dapat didesentralisasikan, standar program tetap perlu dikendalikan secara nasional.

Hal ini mencakup standar gizi, keamanan makanan, kebersihan dapur, pengadaan bahan pangan, hingga mekanisme pengawasan. Dengan demikian, perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi bukan berarti setiap daerah menjalankan MBG tanpa aturan yang sama.

Pemerintah tetap memiliki peran penting dalam menetapkan standar dan melakukan pengawasan, sementara pemerintah daerah dan pelaksana di lapangan dapat diberikan ruang untuk menyesuaikan teknis pelaksanaannya.

Evaluasi MBG Jadi Momentum Perbaikan Program

Evaluasi terhadap MBG menjadi penting mengingat program tersebut memiliki cakupan penerima manfaat yang besar.

Perbaikan sistem diharapkan dapat membuat distribusi makanan lebih efisien, mengurangi persoalan logistik, sekaligus memastikan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat tetap terjaga.

Kajian mengenai MBG sebelumnya juga menyoroti bahwa tantangan program tidak hanya berkaitan dengan anggaran, tetapi juga koordinasi, distribusi, dan kemampuan menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi wilayah.

Dengan evaluasi tersebut, perubahan dari sistem yang lebih terpusat menuju pendekatan yang memberikan ruang lebih besar kepada daerah dapat menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan efektivitas MBG.

Namun, penerapannya tetap membutuhkan pengawasan yang kuat agar desentralisasi tidak menimbulkan perbedaan kualitas pelayanan antarwilayah.

Pemerintah Perlu Menjaga Kualitas dan Ketepatan Sasaran

Pada akhirnya, perubahan sistem pelaksanaan MBG diharapkan tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga memastikan tujuan utama program tetap tercapai.

Dengan pengawasan yang baik, pelibatan pemerintah daerah dan pelaku ekonomi lokal dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan MBG sekaligus memastikan makanan bergizi dapat diterima masyarakat sesuai standar yang ditetapkan.