Harisson : Kalbar Siap Laksanakan Pilkada Serentak 27 November 2024

PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat dr. H.Harisson, M.Kes., memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 bersama Tim Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polkam RI bertempat di Ruang Praja I Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (22/11).   Rakor ini digelar bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan aman dan lancar. Dalam sambutannya, Harisson menjelaskan terkait gambaran umum bahwa Provinsi Kalimantan Barat telah siap melaksanakan Pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 27 November mendatang.   "Perlu saya sampaikan disini bahwa Pemprov dan jajaran Forkopimda sangat kompak dan bersama-sama saling bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan. Dan kami sering jalan-jalan bersama-sama keliling Kalbar untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada," ungkap Harisson.   Dirinya menambahkan, bahwa Kalimantan Barat akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 12 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta 2 pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan jumlah pemilih sebanyak 3.956.969 orang.   "Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menekankan bahwa sinergi yang kuat dan komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait sangat penting agar Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan aman dan lancar," ujarnya.   Disamping itu, dirinya menjelaskan terkait sisi anggaran yang dihibahkan untuk mendukung kelancaran Pilkada kepada seluruh stakeholder terkait juga sudah direalisasikan.   "Dapat kami informasikan Pak Asdep untuk jumlah anggaran yang dihibahkan kepada KPU, BAWASLU, Polda, dan Kodam sebesar 409.500.300.000 rupiah dengan dilakukan selama dua tahap pada tahun 2023 dan 2024," jelasnya. Kemudian, orang nomor satu di Kalbar tersebut menyampaikan bahwa luas wilayah Kalbar perbandingannya satu kali satu setengah luas pulau Jawa sehingga ini menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam menghadapi persoalan terutama dalam mensukseskan Pilkada ini.   "Jadi sebagian besar pulau Kalimantan ini daerahnya terpencil dan terpencar Pak, sehingga ini menjadi tantangan bagi kita semua," papar Harisson.   Diakhir paparannya, Harisson memastikan untuk seluruh tahapan pilkada sudah dipersiapkan dengan baik, dan untuk saat ini belum ada kendala apapun.   "Untuk seluruh proses tahapan pilkada semuanya sudah mencapai 98 persen dan bahkan sudah 100 persen termasuk dari sisi persiapan logistik pemilu. Dan baru saja saya pulang dari Kapuas Hulu yang mana daerah ini merupakan kabupaten yang terletak di ujung Kalimantan Barat dan persiapannya sudah baik," tuturnya.   Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polkam RI Brigjen Pol Desman Sujaya Tarigan, S.H. mengungkapkan Kemenko Polkam RI sudah membentuk sebanyak 14 Desk pemantauan koordinasi Pilkada serentak tahun 2024.   Dimana dalam Desk ini Menko Polkam bertindak sebagai ketua pengarah koordinasi untuk jajaran baik Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk memastikan agar pilkada dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan jurdil.   "Jadi memang kita harapkan dari sebanyak 16 Kementerian dan Lembaga seperti Kemenkeu, Perhubungan, Bawaslu, KPU, BIN, dan semua penyelenggara yang tergabung dalam Desk ini dapat saling bersinergi dalam mensupport kegiatan ini baik dari mulai kesiapan hingga selesai," ucap Desman S Tarigan.   Mengulang atas arahan dari Menko Polkam, dirinya ingin memastikan agar persiapan pilkada ini dapat berjalan dengan lancar.   Kemudian yang menjadi perhatian mereka sebagai Desk yang memantau secara langsung pilkada di Kalbar, berharap khususnya kepada penyelenggara baik pemerintah dan aparat agar tetap netral, dilakukan secara jujur dan terpercaya.   "Penting untuk kami sampaikan bahwa sesuai dengan Putusan MK nomor 136 dimana ASN, Pemerintah, penyelenggara dapat dikenakan pidana paling kecil 1 bulan dengan denda sebesar 600 ribu dan bisa juga paling lama 6 bulan dengan denda sebesar 6 juta, untuk itu kami menghimbau semua pihak dapat menjalankan amanah ini dengan baik," imbuhnya.   Sejalan dengan aturan yang telah ada, Desman meminta agar pemerintah ikut mendorong serta memfasilitasi penyelenggara pemilu ini berjalan dengan lancar.   "Seperti contoh besok akan ada masa tenang, kemudian Alat Peraga Kampanye (APK) akan dibersihkan. Dalam hal ini Bawaslu bekerja sama untuk membersihkan. Selain itu kami juga mengimbau bagi setiap pasangan calon yang ikut dalam pesta demokrasi ini agar berjalan sesuai prosedur yang ada dan bertanggung jawab bersama pendukungnya dalam menjaga stabilitas keamanan khususnya di Kalbar," pungkasnya.   Dengan persiapan yang matang dan sinergi yang kuat antara pemerintah, penyelenggara pemilu, serta seluruh stakeholder, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kalimantan Barat diyakini akan berjalan lancar, aman, dan demokratis. Semua pihak berkomitmen untuk mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang amanah untuk membawa kemajuan bagi masyarakat Kalimantan Barat.(rfk/*rfa/ica adpim)