IPM Kalbar Peringkat Lima di Kalimantan, Gubernur Soroti Masalah Pendidikan dan Akurasi Data

Faktakalbar.id, SINTANG - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan , menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat yang masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di regional Kalimantan. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah berfokus pada perbaikan sektor pendidikan dan pemutakhiran data kependudukan. Dikutip dari Pontianak Post , hal tersebut disampaikan Norsan dalam pertemuannya dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang. Ia menegaskan perlunya kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia di Kalbar. “IPM Provinsi Kalbar saat ini baru 72,09 dan berada di urutan kelima dari enam provinsi di Kalimantan. Ini yang harus kita kejar bersama,” ujar Norsan, Selasa (24/2). Baca Juga:  5 Tradisi Unik Masyarakat Sintang yang Memesona dan Penuh Makna Budaya Salah satu faktor utama yang menekan angka IPM Kalbar adalah rendahnya rata-rata lama sekolah. Data menunjukkan angka lulusan SMA di Kalimantan Barat baru menyentuh kisaran 25 persen, di mana sebagian besar masyarakat lebih memilih langsung memasuki dunia kerja. Menanggapi hal ini, pemerintah provinsi menyiapkan strategi melalui jalur pendidikan kesetaraan. “Ke depan, kami akan memperbanyak program Paket C di pedesaan. Guru-gurunya juga akan kita dorong mendatangi perusahaan-perusahaan agar karyawan yang belum lulus SMA bisa menyelesaikan pendidikannya,” kata Norsan. Norsan menekankan bahwa upaya mendongkrak IPM tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi. Pihaknya menuntut sinergi dari pemerintah kabupaten/kota hingga ke tingkat yang paling bawah. “Kunci peningkatan IPM ada di desa, kecamatan, dan kabupaten. Karena itu, kami membutuhkan kolaborasi semua pihak agar kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tuturnya. Selain intervensi di bidang pendidikan, akurasi administrasi kependudukan juga menjadi sorotan Gubernur. Norsan meminta kesadaran masyarakat untuk secara aktif memperbarui status pendidikan mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar data yang ditarik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. “Kalau ada yang sudah lulus sarjana, segera ubah datanya. Karena BPS mengambil data dari Dukcapil. Data yang akurat akan berpengaruh pada perhitungan IPM,” tukasnya. Baca Juga:  Tekan Inflasi Jelang Ramadan, Pemprov Kalbar Gelar Pasar Murah di Sintang (Nara)